“Untuk seluruh aparat, eselon budaya mark up budaya penggelembukan proyek itu adalah korupsi. Saya ulangi, penggelembungan markup barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat,” tegasnya dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Senin (30/12/2024).
“Kalau bikin proyek yang nilainya Rp 100 juta, ya Rp 100 juta. Bikin rumah Rp 100 juta, ya Rp 100 juta, jangan dibilang Rp 150 juta. Budaya ini harus kita kurangi. Bukan kurangi, maaf harus kita hilangkan!” ujarnya.
Prabowo juga mengingatkan kepada para hakim agar tidak memberikan vonis ringan kepada koruptor yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun.
“Saya mohon ya kalau sudah jelas, jelas melanggar mengakibatkan kerugian triliunan ya semua unsur lah, terutama hakim-hakim vonisnya jangan terlalu ringan lah,” tegasnya.
“Nanti dibilang Prabowo gak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Rampok ratusan triliun vonisnya sekian tahun,” paparnya.
Jelas, Prabowo menyindir kasus Harvey Moeis dalam pidatonya ini. Prabowo pun meminta Jaksa Agung untuk naik banding atas perkara yang dilakukan Harvey Moeis. Dia pun meminta hukuman yang setimpal seperti pidana 50 tahun.
“Nanti jangan-jangan di penjara pake AC, punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding gak? naik banding. Vonisnya ya 50 tahun kira-kira begitu,” jelasnya.
Buktinya, Rumah BUMN BRI yang telah mengantar produk seperti makanan ringan seperti Snack Mak Juara hingga kerajinan tangan Mara Collection berhasil mencuri perhatian konsumen. Seorang Fasilitator Rumah BUMN BRI Pekalongan Noviyanti pun menyampaikan bahwa Rumah BUMN BRI ini bertindak sebagai jembatan antara pelaku UMKM dan berbagai peluang yang tersedia.
“Kami mendampingi UMKM dari tahap awal hingga mereka mampu naik kelas melalui berbagai pelatihan dan program,” jelas Novi dalam keterangan resmi, Minggu (29/12/2024).
Kata Novi, setiap bulan, Rumah BUMN BRI Pekalongan mengadakan hingga 20 pelatihan untuk UMKM, dengan materi yang bervariasi, seperti digital marketing, legalitas usaha, manajemen operasional, laporan keuangan, packaging, foto produk hingga public speaking. Pendampingan ini bertujuan membantu pelaku UMKM agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.
Tak tanggung-tanggung, selain mendorong peningkatan keterampilan UMKM, Rumah BUMN Pekalongan juga aktif ambil peran dalam memfasilitasi partisipasi UMKM dalam berbagai pameran dan event business matching.
“Pada akhir tahun ini, 15 UMKM Pekalongan diumumkan akan turut serta dalam acara BRI UMKM Expo(RT) sebuah event strategis yang menjadi wadah para pelaku usaha untuk mengenalkan dan memperluas akses pasar atas produk-produk unggulannya di mata calon pembeli,” ucap Novi.
Peran aktif Rumah BUMN BRI dalam mendukung UMKM ini selaras dengan komitmen perseroan dalam memberdayakan pelaku usaha melalui program pelatihan dan pendampingan. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan bahwa Rumah BUMN tidak hanya sekadar menjadi tempat pertemuan, tetapi juga menjadi pusat pengembangan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM.
“Keberadaan Rumah BUMN sangat efektif dalam memberdayakan pengusaha UMKM, dan program ini sejalan dengan upaya untuk menaikkelaskan (graduasi) UMKM di Indonesia,” ujar Supari.
Tercatat, BRI yang menjadi salah satu BUMN aktif dalam mendukung program ini telah mendirikan 54 titik Rumah BUMN di berbagai wilayah. Bahkan, sejak awal terbentuk, Rumah BUMN yang dikelola BRI menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari jumlah UMKM yang bergabung maupun banyaknya kegiatan yang terselenggara.
Sampai September 2024, lebih dari 457.000 UMKM telah terdaftar di Rumah BUMN binaan BRI, dengan total 14.000 pelatihan yang dilaksanakan. Dengan demikian, keberadaan Rumah BUMN BRI telah memberikan dampak nyata dalam mendukung UMKM lokal. Dari peningkatan kualitas produk hingga akses ke pasar yang lebih luas, program ini mempertegas perannya sebagai katalis bagi UMKM untuk menjadi pemain kompetitif di pasar global.
Sebagai tulang punggung ekonomi nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. UMKM mencakup 99% total unit usaha, menyumbang 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap hampir 97% tenaga kerja.
Sebagai upaya untuk memperkuat peran UMKM, Rumah BUMN yang merupakan sebuah inisiatif dari Kementerian BUMN hadir sebagai pusat kolaborasi untuk mendukung UMKM melalui pelatihan, fasilitasi bisnis, dan akses ke pasar yang lebih luas. Rumah BUMN bertujuan menjembatani UMKM dengan peluang lokal dan global, memberdayakan mereka untuk berkembang secara berkelanjutan.
Geoffrey Hinton mengatakan bahwa ada 10% hingga 20% kemungkinan AI akan menyebabkan kepunahan manusia dalam tiga dekade, karena perubahan yang terjadi begitu cepat.
Mengutip The Guardian, Ilmuwan komputer Inggris-Kanada memperingatkan bahwa kecepatan perubahan teknologi ini jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan.
Hinton, yang tahun ini dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang fisika untuk karyanya di bidang AI, mengatakan bahwa ada kemungkinan 10% hingga 20% bahwa AI akan menyebabkan kepunahan manusia dalam tiga dekade mendatang.
Sebelumnya, Hinton pernah mengatakan bahwa ada 10% kemungkinan teknologi ini akan memicu bencana besar bagi umat manusia.
Saat ditanya dalam program Today di BBC Radio 4, apakah Ia telah mengubah analisisnya tentang potensi kiamat AI dan kemungkinan satu dari 10 hal tersebut akan terjadi, ia mengatakan: “Tidak juga, 10% hingga 20%.”
Hinton mengatakan bahwa manusia akan menjadi seperti balita jika dibandingkan dengan kecerdasan sistem AI yang sangat kuat.
“Saya suka mengibaratkannya sebagai: bayangkan diri Anda dan anak berusia tiga tahun. Kita akan menjadi anak berusia tiga tahun,” ujarnya dikutip Sabtu (28/12/2024).
AI sebagai sistem komputer yang melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.
Tahun lalu, Hinton menjadi berita utama setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya di Google untuk berbicara lebih terbuka tentang risiko yang ditimbulkan oleh pengembangan AI yang tidak terkendali.
Ia mengkhawatirkan bahwa AI akan menjadi aktor jahat yang akan menggunakan teknologi untuk menyakiti orang lain. Kekhawatiran utama para pegiat keamanan AI adalah bahwa penciptaan kecerdasan umum buatan, atau sistem yang lebih pintar daripada manusia, dapat menyebabkan teknologi ini menimbulkan ancaman eksistensial dengan menghindari kontrol manusia.
“Saya tidak mengira bahwa kita akan sampai pada titik ini sekarang. Saya pikir pada suatu saat di masa depan kita akan sampai di sini,” ungkapnya.
“Karena situasi yang kita hadapi saat ini adalah sebagian besar ahli di bidang ini berpikir bahwa suatu saat, mungkin dalam 20 tahun ke depan, kita akan mengembangkan AI yang lebih pintar dari manusia. Dan itu adalah pemikiran yang sangat menakutkan,” lanjutnya.
Hinton mengatakan bahwa laju perkembangannya sangat cepat, jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan dan Ia menyerukan adanya regulasi dari pemerintah terhadap teknologi ini.
“Kekhawatiran saya adalah bahwa tangan yang tidak terlihat tidak akan membuat kita aman. Jadi, menyerahkannya pada motif keuntungan perusahaan-perusahaan besar tidak akan cukup untuk memastikan mereka mengembangkannya dengan aman,” katanya.
“Satu-satunya hal yang dapat memaksa perusahaan-perusahaan besar tersebut untuk melakukan lebih banyak penelitian tentang keselamatan adalah peraturan pemerintah,” imbuhnya.
Hal ini menjadi pemberitaan terpopuler di CNBC Indonesia di Juni 2024. Bagaimana laporannya?
Mengutip NHK New, ini adalah kali pertama sejak Mei 2012 angka kebangkrutan Jepang melampaui angka 1.000. Angka tersebut merupakan level tertinggi dalam 12 tahun dan merupakan kenaikan 46% secara tahunan.
“Bisnis yang bangkrut dengan utang minimal 10 juta yen (Rp 1,03 miliar),” tulis rilis Teikoku kala itu.
Berdasarkan sektor, kebangkrutan di industri transportasi meningkat lebih dari dua kali lipat. Angka kebangkrutan untuk restoran dan bar naik sebesar 25%. Di sisi lain, penjualan yang lesu menyumbang lebih dari 80% angka kebangkrutan.
“Kekurangan tenaga kerja juga menyebabkan beberapa perusahaan bangkrut. Perusahaan kecil dan menengah menghadapi tantangan dalam menawarkan upah yang lebih tinggi dan mendapatkan cukup pekerja,” tambah hasil riset itu.
Data gelombang kebangkrutan ini sendiri dirilis setelah perusahaan riset kredit swasta, Tokyo Shoko Research, juga menemukan adanya gelombang likuidasi di Negeri Matahari Terbit. Lembaga itu mengatakan total utang perusahaan yang bangkrut pada bulan Mei berjumlah 136,7 miliar yen atau setara Rp 14,2 triliun (kurs Rp 103).
Lembaga itu mengatakan gelombang kebangkrutan ini juga disebabkan melemahnya yen dan biaya yang lebih tinggi. Dicabutnya stimulus pinjaman Covid-19 yang dikenal sebagai pinjaman ‘zero-zero’ juga bermuara pada gugurnya ribuan bisnis ini.
“Kebangkrutan meningkat dari tahun ke tahun di semua industri khususnya karena tingginya harga setelah pandemi Covid-19,” tulis lembaga itu dalam sebuah pemaparan/
Bila dirinci, ada jumlah kebangkrutan terkait virus corona melampaui 300 dan mencapai 302 pada bulan Mei tahun ini. Ini adalah pertama kalinya dalam satu tahun jumlahnya melebihi 300.
Sementara itu, dari yang diakibatkan oleh melemahnya yen, tercatat ada 87 perusahaan yang bangkrut. Mereka mengeluhkan melemahnya yen mendorong kenaikan biaya impor seperti bahan mentah dan pasokan energi, sehingga memberikan tekanan pada keuntungan perusahaan kecil dan menengah.
“Di antara kebangkrutan yang disebabkan oleh tingginya harga minyak, angka kebangkrutan yang paling tinggi terutama terjadi pada industri konstruksi dan manufaktur,” tambah Tokyo Shoko Research.
Lebih lanjut, Tokyo Shoko Research memprediksi bahwa ke depan Jepang kemungkinan masih akan mengalami gelombang kebangkrutan. Pasalnya, biaya pasca Covid-19 terus menunjukan tren kenaikan.
“Sangat mungkin jumlah kebangkrutan akan terus meningkat,” papar perusahaan riset itu lagi.
Dalam datanya, JCS mengungkap lebih dari 1.000 tentara Korut telah tewas atau terluka sejak mereka dikirim untuk bertempur bersama pasukan Rusia di Ukraina. Mereka kemudian menggarisbawahi betapa kurangnya pengalaman pasukan Pyongyang di medan perang untuk bertempur.
“Kami menilai bahwa pasukan Korut, yang baru-baru ini terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Ukraina, telah menderita sekitar 1.100 korban,” tulis laporan itu dikutip The Guardian.
Meski begitu, tidak ada jumlah pasti militer Korut yang tewas atau luka. Namun jumlah ini akan terus terganti dengan adanya pasukan tambahan yang kemungkinan dikirim dari Negeri Kim Jong Un itu.
“Mereka sangat tertarik dengan kemungkinan pengerahan pasukan tambahan” untuk membantu upaya perang Rusia. Pyongyang bersiap untuk rotasi atau pengerahan pasukan tambahan,” tambahnya.
Informasi ini sama dengan apa yang disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia menulis di X pada hari Senin bahwa ada risiko ‘Korut mengirim pasukan tambahan dan peralatan militer ke tentara Rusia’. Ia mengatakan bahwa menurut data awal , jumlah tentara Korut yang tewas dan terluka di wilayah Kursk telah melampaui 3.000.
Sebelumnya diketahui, Korut mengirimkan pasukan untuk membantu Rusia mengusir Ukraina yang menguasai Kursk. Hal ini terjadi setelah Moskow dan Pyongyang menekan perjanjian militer yang mewajibkan keduanya saling melindungi antara satu dengan yang lain.
Meskipun rincian perjanjian tersebut belum dirilis, para analis percaya pemimpin Korut menginginkan akses ke teknologi roket Rusia dan pengetahuan militer lainnya sebagai imbalan atas penyediaan amunisi, senjata, dan bala bantuan bagi pasukannya. Pyongyang juga membutuhkan ini untuk perlindungan Moskow dalam forum PBB.
Kursk sendiri merupakan wilayah Rusia yang dicaplok oleh Ukraina Agustus lalu. Ini merupakan langkah Kyiv untuk menahan serta memecah konsentrasi Moskow yang telah menyerang Timur negara itu sejak Februari.
Menurut laporan, 12.000 tentara Korut telah dikirimkan Pyongyang ke medan perang. Negara itu juga telah mengirim lebih dari 10.000 kontainer berisi peluru artileri, roket antitank, serta howitzer mekanis dan peluncur roket.
Baik Korut maupun Rusia belum secara resmi mengakui pengerahan pasukan atau pasokan senjata. Namun Kamis lalu, Korut mengatakan aliansi militernya dengan Rusia terbukti ‘sangat efektif’ dalam menghalangi Amerika Serikat (AS), sekutu Seoul dan Kyiv. Meski begitu, Pyongyang tidak menyebutkan keterlibatannya dalam perang di Ukraina.
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2025, semula 11 persen menjadi 12 persen, menjadi polemik yang terus diperbincangkan masyarakat. Kebijakan ini tentunya berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, meskipun beberapa komoditas, seperti sembako dan barang-barang tertentu tetap dikecualikan dari kenaikan pajak.
Hal ini masih menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah ini merupakan solusi untuk meningkatkan penerimaan negara atau menjadi kado buruk masyarakat menjelang tahun baru 2025?
Rencana kenaikan tarif PPN ini berakar dari pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 7 Oktober 2021.
UU HPP menetapkan kenaikan tarif PPN secara bertahap, dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022, dan selanjutnya menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Seiring mendekatnya tanggal implementasi kenaikan tarif PPN, perdebatan mengenai kenaikan PPN semakin meruncing. Beberapa pejabat dan politisi saling melempar tanggung jawab atas kebijakan ini. Namun, harus disadari bahwa saling tuding tidak akan memberikan solusi konstruktif bagi permasalahan yang dihadapi.
Sebaliknya, diperlukan kerjasama dan dialog yang produktif antara pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.
Kenaikan tarif PPN menjadi 12% diperkirakan akan berdampak besar terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat. Peningkatan tarif ini dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya juga menurunkan daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Sektor usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang nantinya akan menghadapi tantangan dalam menyesuaikan harga dan mempertahankan daya saing terlebih untuk survive dan tumbuh.
Untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat kenaikan PPN, pemerintah dapat harus memastikan tarif PPN 12% secara selektif. Kebijakan ini dinilai tepat karena difokuskan pada barang-barang mewah, sementara kebutuhan pokok dan layanan dasar dikenakan tarif lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari PPN.
Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga daya beli mereka tetap terjaga. Pendekatan yang adil seperti ini dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global.
Kemudian menyoal transparansi dan efisiensi dalam penggunaan dana hasil pajak menjadi hal yang tidak kalah penting. Pemerintah harus memastikan bahwa penerimaan negara dari kenaikan PPN dialokasikan secara efektif ke sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, terlebih untuk program makan bergizi yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dengan begitu, masyarakat dapat melihat bahwa pengorbanan mereka dalam membayar pajak benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup bersama.
Dalam mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM, pemerintah perlu memberikan insentif yang tepat. Bentuk insentif ini dapat berupa keringanan pajak lain, subsidi, atau bantuan teknis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha mereka.
Dukungan ini guna memastikan bahwa UMKM tetap mampu beroperasi dengan baik meski menghadapi kenaikan tarif PPN, karena sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan penyedia lapangan kerja utama.
Pemerintah dapat memperkuat program bantuan langsung tunai, subsidi pangan, dan akses layanan kesehatan gratis untuk memastikan kenaikan PPN tidak memperburuk kondisi mereka. Dengan menggabungkan berbagai solusi ini, kenaikan PPN dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih inklusif, mendukung pertumbuhan ekonomi negara tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas.
Kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan strategis untuk meningkatkan penerimaan negara, akan tetapi perlu diimbangi dengan kebijakan yang adil dan solutif agar tidak membebani masyarakat. Penerapan tarif selektif untuk barang mewah, transparansi penggunaan dana pajak, insentif bagi UMKM, serta penguatan di sektor sosial menjadi solusi utama dalam memastikan dampak kenaikan ini tetap terkendali demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi.
Mari sudahi perdebatan usang siapa yang salah di balik kenaikan tarif PPN. Karena hal tersebut justru memperuncing dan memperkeruh masyarakat, karena kita baru saja terpecah akibat pilpres dan pilkada. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan, kebijakan ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI Misbakhun saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Senin (23/12/2024)
Misbakhun menjelaskan, pada 5 Desember 2025 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diundang rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta. Hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Misbakhun dan sederet pimpinan lainnya.
“Presiden menyampaikan yang naik 12% itu hanya selected item,” ujarnya.
Barang dan jasa yang dimaksud hanya untuk kelompok barang mewah yang sebelumnya sudah diatur pemerintah, baik impor maupun dalam negeri. Antara lain rumah mewah, apartemen mewah, mobil mewah hingga tas mewah.
“Itu arahan Presiden. Sangat jelas dan clear, pak Presiden juga sampaikan di luar itu masih 11%,” terang Misbakhun.
Kebijakan PPN sejatinya sudah diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Pemerintah wajib menjalankan UU tersebut. Begitu pun dengan DPR yang sebelumnya sudah memberikan persetujuan.
Meski demikian, Misbakhun menyarankan implementasi kebijakan harus berdasarkan situasi dan kondisi pada masyarakat.
“Presiden mengerti sangat dalam apa yang dirasakan oleh masyarakat, penurunan daya beli gejolak naik turun, bapak Presiden juga tahu kebutuhan uang negara seperti apa,” jelasnya.
Sri Mulyani sudah mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12% untuk seluruh barang dan jasa kecuali bahan pokok. Khusus tepung, gula dan minyakita akan diberikan PPnDPT, sehingga masyarakat tetap dikenakan PPN 11%.
Menurut Misbakhun kebijakan yang baru saja diumumkan tersebut berbeda dengan arahan Presiden. Maka dari itu, Kementerian Keuangan masih ada waktu mengubah keputusan sebelum mulai berlaku pada 1 Januari 2024.
“Mudah-mudahan ada upaya bagaimana mengikuti arahan pak Presiden itu dijalankan dengan baik,” pungkasnya.
Delisting terhadap kedelapan perusahaan tersebut akan efektif pada 21 Juli 2025. Mereka memiliki waktu untuk menyampaikan keterbukaan informasi pembelian kembali (buyback) saham hingga 18 Januari 2025. Masa pelaksanaan buyback diatur bursa untuk berlangsung pada 20 Januari hingga 18 Juli 2025.
“Persetujuan penghapusan pencatatan Efek Perseroan ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh Perseroan kepada Bursa,” ujar manajemen BEI dalam keterbukaan informasi yang dikutip Jumat (20/12/2024).
Sebagai informasi, perusahaan terancam delisting apabila mengalami kondisi, atau peristiwa, secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial atau hukum terhadap kelangsungan status usaha, dan perusahaan tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan memadai.
Adapun berikut delapan saham yang berpotensi di-delisting pada tahun depan.
Berdasarkan data yang diolah dari pengumuman BEI, total ada 68 miliar saham atau tepatnya 68.004.561.509 saham milik masyarakat yang mengendap di emiten tersebut.
Perinciannya, saham masyarakat di PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI) tercatat mencapai 7,35 miliar saham berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek per 30 September 2024.
Lalu sebanyak 1,09 miliar saham publik mengendap di PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ).
BEI juga mencatat ada 57,42 miliar saham milik masyarakat di saham PT Hanson International Tbk (MYRX), yang terafiliasi dengan terpidana kasus Jiwasraya-ASABRI, Benny Tjokro. Jumlah saham tersebut setara 65,43% dari total saham perseroan.
Di sisi lain, keputusan delisting didasarkan pada terpenuhinya salah satu kondisi sesuai Peraturan Bursa Nomor I-N. Berdasarkan peraturan itu, BEI berwenang menghapus saham perusahaan tercatat jika mengalami satu dari dua kondisi.
Kondisi pertama, sesuai Ketentuan III.1.3.1, perusahaan tercatat yang menghadapi kondisi atau peristiwa signifikan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial maupun hukum dapat dikenai delisting.
Hal itu juga berlaku jika perusahaan gagal menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai untuk kembali beroperasi secara normal.
Kedua, berdasarkan Ketentuan III.1.3.2, perusahaan yang sahamnya mengalami suspensi efek di pasar reguler, pasar tunai, atau di seluruh pasar selama lebih dari 24 bulan berturut-turut, juga berpotensi dikenai delisting oleh BEI.
“Sehubungan dengan telah terpenuhinya salah satu kondisi sebagaimana tersebut pada Peraturan Bursa Nomor I-N, maka Bursa memutuskan delisting kepada perusahaan tercatat [dalam pailit] yang efektif tanggal 21 Juli 2025,” tulis pengumuman BEI dikutip Jumat (20/12/2024).
BEI juga menetapkan rangkaian jadwal terkait proses delisting. Pada 19 Desember 2024, pengumuman keputusan delisting kepada publik dan penyampaian surat pemberitahuan keputusan delisting (final).
Hal ini termasuk imbauan buyback kepada perseroan dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Waktu penyampaian keterbukaan informasi terkait buyback oleh perseroan dijadwalkan pada 18 Januari 2025.
Selanjutnya 20 Januari hingga 18 Juli 2025 menjadi masa pelaksanaan buyback dan efektif delisting jatuh pada 21 Juli.
PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) mengakui bahwa masalah parkir liar menjadi perhatian manajemen, sehingga dimasukkan dalam strategi bisnis 2024 untuk meningkatkan standar dan kualitas pelayanan kepada konsumen.
“Memang sesuai strategi bisnis 2024 standar dan kualitas ke konsumen salah satunya isu parkir,” ungkap Direktur Legal and Compliance Alfamidi, Afid Hermeily, dikutip Kamis (12/12/2024).
Menurut Afid, perusahaan akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), aparat keamanan, dan lingkungan sekitar, untuk mengatasi masalah tukang parkir liar.
“Kita sudah melakukan meeting, jadi parkir liar ada yang berada di lingkungan perumahan dan non perumahan. Yang perumahan parkir liar ada yang berasal dari lingkungan dan di luar lingkungan setempat,” jelasnya.
Afid mengaku, meskipun sudah diperingatkan dilarang ada parkir liar di kawasan gerai Alfamart dan Alfamidi, tukang parkir liar cenderung tidak menghiraukannya.
“Kita kerjasama dengan lingkungan setempat dan pihak keamanan akan melakukan tindakan tegas. Tapi masih ada parkir liat kembali lagi,” ucapnya.
MIDI berencana akan melakukan pendekatan persuasif yang aman pihak gerau meminta bantuan lingkungan setempat untuk memberikan pengertian semacam edukasi kepada warga yang mendadak menjadi juru parkir liar.
“Dari situ kita akan berikan tindakan lebih lanjut karena menyangkut keamanan dan kenyamanan konsumen,” imbuhnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Pemda dan keamanan setempat diperlukan melalui regulasi pelarangan parkir liar. Jika Pemda menerapkan regulasi tersebut, maka pihak gerai setempat akan segera menerapkannya. “Beberapa daerah sudah mengeluarkan regulasi parkir. Kita koordinasi terkait penertiban parkir liar. Kita juga akan mengikuti penertiban parkir liar,” tegasnya.
Komisaris Utama PT Bundamedik Tbk, Ivan Rizal Sini optimis jajaran kepemimpinan yang kini diperkuat oleh para profesional dengan keahlian dari berbagai disiplin, mampu membawa BMHS dalam menghadapi tantangan industri kesehatan yang dinamis dan terus mendukung fokus kami dalam pertumbuhan berkelanjutan.
“BMHS memantapkan komitmen untuk senantiasa menghadirkan layanan kesehatan keluarga unggulan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12).
Retno Marsudi adalah diplomat senior yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada periode 2014 hingga Oktober 2024, dan profesional berpengalaman yang telah membuktikan dedikasinya dalam isu kesehatan, terutama kesejahteraan ibu dan anak.
Selama pandemi COVID-19, beliau juga memimpin upaya Indonesia dalam mendapatkan akses vaksin yang adil dan memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan kesehatan global.
“Kompetensi dan pengalaman beliau tersebut memberikan perspektif strategis bagi BMHS dalam menghadirkan layanan kesehatan keluarga holistik dan komprehensif,” sebutnya.
Sementara itu, Arianti Anaya adalah profesional di bidang kesehatan dengan pengalaman memimpin berbagai unit utama di Kementerian Kesehatan. Keahliannya dalam sistem kesehatan nasional dan pengelolaan layanan kesehatan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan terintegrasi dalam ekosistem BMHS.
Direktur Utama PT Bundamedik Tbk, Agus Heru Darjono, menambahkan, melalui tagline Because Family Matters, BMHS siap untuk terus melangkah maju dalam mengembangkan layanan kesehatan yang holistik, inovatif, dan berdampak luas bagi keluarga Indonesia.
“Dengan formasi kepemimpinan yang solid dan didukung sumber daya manusia yang kompeten, BMHS memperkuat visi dalam menjadi ekosistem penyedia layanan kesehatan yang inovatif dan berkelanjutan di Indonesia,” pungkasnya.
