Kekayaan tertinggi tercatat dimiliki Menteri Pariwisata Widiyanti Putri. Dia memiliki Rp 5,4 triliun dengan berbagai aset seperti tanah, bangunan hingga kendaraan.
Widiyanti merupakan pebisnis, investor, dan filantropis. Wanita 50 tahun itu pernah bekerja sebagai COO di Teladan Resources.
Dia juga putri pengusaha Wiwoho Basuki, yang memiliki bisnis energi dan batu bara melalui PT Indika Energy Tbk, PT Kieco Jaya Agung, dan PT Cirebon Elektrik Power yang berfokus pada proyek pembangkit listrik.
Lalu di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Sebagian besar hartanya tercatat sebagai surat berharga, yakni Rp2,23 triliun.
Adapun Trenggono melaporkan total harta Rp 2,6 triliun, tanpa utang.
Daftar selanjutnya atau posisi tiga dan empat diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Keduanya melaporkan harta, masing-masing, Rp2,3 triliun dan Rp1,2 triliun.
Posisi kelima diisi oleh Utusan Presiden, Raffi Ahmad. Pria yang sebelumnya dikenal sebagai aktor, presenter, dan penyanyi ini melaporkan harta senilai Rp 1 triliun, setelah dikurangi utang Rp136,05 miliar.
Sebagian besar harta Raffi tercatat dalam bentuk tanah dan bangunan, dengan nilai Rp737,16 miliar. Dia tercatat memiliki 45 tanah dan bangunan yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi Selatan.
Properti termahal yang dimiliki Sultan Andara itu berada di Depok, Jawa Barat dan Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Masing-masing tanah dan bangunan di wilayah tersebut memiliki nilai Rp85 miliar
Selengkapnya, berikut daftar lima pejabat dengan kekayaan tertinggi dalam LHKPN 2025 yang dipublikasikan KPK:
1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, dengan total kekayaan Rp5,4 triliun 2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dengan total kekayaan Rp2,6 triliun 3. Menteri BUMN Erick Thohir, dengan total kekayaan Rp2,3 triliun 4. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dengan total kekayaan Rp1,2 triliun 5. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dengan total kekayaan Rp1 triliun.
Fitur berguna untuk pengguna yang sulit mendengarkan voice note dalam waktu tertentu. Pengguna tinggal mengaktifkan fitur untuk melihat voice note dalam bentuk transkrip.
“Untuk momen tersebut, kami sangat antusias untuk memperkenalkan transkrip pesan suara. Pesan suara dapat ditranskripsikan ke dalam teks, sehingga Anda dapat terus mengikuti percakapan, apa pun yang sedang Anda lakukan,” tulis WhatsApp dalam laman resminya, dikutip Jumat (7/2/2025).
WhatsApp memastikan fitur baru ini aman. Sebab transkrip dibuat langsung di perangkat pengguna, jadi hanya bisa diakses oleh pengguna bukan orang lain bahkan pihak WhatsApp.
Fitur ini akan tersedia secara bertahap selama beberapa minggu setelah dirilis pada bulan November.
Pada tahap awal, hanya akan ada beberapa opsi bahasa untuk transkrip voice note.
“Transkrip akan diluncurkan secara global dalam beberapa minggu ke depan dengan beberapa bahasa pilihan untuk tahap awal, dan kami berencana menambah lebih banyak bahasa dalam beberapa bulan mendatang,” jelas pihak aplikasi.
Jadi jika Anda belum bisa mengaksesnya, kemungkinan pengaturan bahasa belum sesuai dengan bahasa pada voice note. Selain itu ada suara bising di latar belakang dan bahasa voice note belum mendapat dukungan WhatsApp.
Berikut cara mengaktifkan transkrip pesan suara:
– Buka aplikasi WhatsApp – Klik menu pengaturan – Tekan Chat – Nyalakan Transkrip pesan suara – Aktifkan fitur.
“Kalau membuat jadi naik biaya transportnya pasti karena kapasitas angkutnya diturunkan sehingga cost per tonnya jadi naik,” kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto kepada CNBC Indonesia, Jumat (7/2/2025).
Namun untuk memecahkan masalah dampak kecelakaan yang sering terjadi maka ia meminta pemerintah agar mau mengundang diskusi dengan seluruh pihak industri atau pabrikan dengan tujuan untuk meminta feedback dari industri jika ODOL diterapkan.
“Jika diterapkan kepada truk pengangkut bahan-bahan 9 bahan pokok dan barang FMCG yang rentan terhadap kenaikan biaya transport maka perlu dicari jalan keluarnya,” sebut Mahendra.
Salah satu caranya yakni dengan pemberian insentif. Mahendra menilai cara ini bisa menekan biaya logistik yang ditanggung pelaku usaha, dampak jauhnya bisa membuat harga yang ditanggung masyarakat lebih rendah.
“Untuk mengkompensasi kenaikannya dengan insentif-insentif yang bisa menurunkan biaya agar kenaikan biaya mereka tidak dibebankan kepada pembeli akhir, yaitu rakyat, di saat situasi perekonomian sedang sulit saat ini,” sebut Mahendra.
Mengenai bentuknya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan.
“Untuk insentifnya, bisa banyak cara kepada perusahaan, misalnya dengan memberi rekomendasi bagi perusahaan truk yang zero accident per tahun, diberi fasilitas kredit modal kerja dengn bunga murah sekali, insentif pengurangan biaya perpanjangan KIR,” kata Mahendra.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Penetapan Perubahan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait, yang digelar di Jakarta pada Rabu (5/2/2025) kemarin, telah disepakati bahwa BUMN Pangan akan mendapat penugasan impor 100 ribu ton daging sapi dan 100 ribu ton daging kerbau.
Sementara itu, alokasi importasi daging lembu bagi pelaku usaha umum ditetapkan sebanyak 80 ribu ton.
Zulhas menyampaikan, langkah ini diambil dengan mempertimbangkan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) akibat musim hujan. Dengan menugaskan BUMN, pemerintah dapat mengawasi proses impor lebih ketat untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut.
“Penugasan kepada BUMN diharapkan dapat membatasi potensi penyebaran PMK, karena pemerintah dapat mengawasi dan memantau proses importasi dengan lebih ketat,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/2/2025).
Keputusan penetapan perubahan NK pada Rakortas itu, diharapkan dapat menjamin ketersediaan stok daging di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penurunan harga daging kerbau agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Larangan Impor Garam
Selain kebijakan importasi daging, Rakortas juga membahas implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 yang mengatur larangan impor garam untuk industri makanan dan minuman setelah 2024.
Zulhas meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk segera menindaklanjuti kebijakan tersebut.
“Mengingat ketentuan dalam Perpres itu menyebutkan bahwa impor garam untuk industri makanan dan minuman hanya diperbolehkan hingga 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengharapkan sinergitas seluruh Kementerian/Lembaga terkait dalam menjaga ketersediaan bahan pangan yang terjangkau. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan harga di tingkat petani, peternak, dan nelayan tetap terjaga.
“Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan, guna memastikan kebijakan yang diambil memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sejumlah lembaga investasi Indonesia, seperti Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) disebut-sebut akan bergabung ke dalam Danantara. Meski demikian, Ketua Tim Pakar sekaligus Inisiator Danantara, Burhanuddin Abdullah dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, (15/2/2025) menegaskan, proses tersebut memerlukan waktu.
“Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Indonesia Investment Authority (INA) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan yang lain-lain itu pada akhirnya akan nanti masuk ke Dalam Danantara. Tetapi ini diperlukan satu proses yang lebih panjang karena INA juga didasarkan dengan undang-undang,” jelas Burhanuddin.
Lebih jauh, ia menilai Danantara dibutuhkan untuk meningkatkan investasi di Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara lain. Ia menyebut bahwa sejak kemerdekaan, rata-rata investasi asing di Indonesia tidak melebihi US$ 100 per kapita, jauh di bawah Vietnam yang mencapai US$ 400 per kapita.
Burhanuddin menilai salah satu penyebabnya adalah ketidakpastian regulasi dan kondisi dalam negeri yang belum tertata dengan baik, sehingga investor enggan menanamkan modalnya.
Padahal, BUMN Indonesia memiliki aset yang sangat besar, mencapai Rp16 ribu triliun atau sekitar 1 triliun dolar. Angka ini setara dengan total aset yang dikelola oleh Temasek dan GIC, dua institusi keuangan utama milik Singapura.
Dengan aset sebesar itu, Burhanuddin meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi melalui leverage di pasar investasi. Konsolidasi BUMN di bawah Danantara diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi secara lebih sehat dan berkelanjutan.
Asal tahu saja, Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disahkan pada sidang paripurna Selasa (4/2/2025) menjadi Undang-Undang (UU). Dalam UU tersebut juga disebutkan terkait Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pengelola aset perusahaan pelat merah.
Diketahui sebelumnya Danantara akan mengelola 7 BUMN yang memiliki aset jumbo. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, nantinya lembaga investasi tersebut akan mengelola dan mengoptimalkan seluruh aset dan investasi perusahaan pelat merah.
“Kalau menurut UU-nya itu seluruh BUMN akan dioptimalkan investasi di bawah BPI Danantara,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, dikutip Rabu (5/2).
Namun, Dasco mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci dan lebih jauh mengenai isi UU BUMN yang baru saja direvisi ketiga kalinya. Aturan secara detail baru dapat dijabarkan setelah aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait Danantara terbit.
Dia membeberkan, jumlah pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah masih jauh dari kebutuhan petani di lapangan.
Menurut data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2025, tercatat ada 14,74 juta petani yang membutuhkan pupuk subsidi untuk 25,25 juta hektare lahan. Berdasarkan angka tersebut, total kebutuhan pupuk petani diperkirakan mencapai 14,5 juta ton.
Namun, pemerintah hanya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2024 dan 2025. Artinya, terdapat selisih 4,95 juta ton antara kebutuhan petani dengan alokasi yang tersedia.
“Alokasi pupuk subsidi saat ini masih belum mencukupi kebutuhan petani. Ini persoalan mendasar pada pupuk subsidi,” kata Rachmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (4/2/2025).
Rachmad mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi memang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2022 dan 2023, alokasi pupuk sempat menurun karena penghapusan pupuk ZA dan SP-36 dari daftar pupuk subsidi. Namun sejak 2024, pemerintah menetapkan alokasi pupuk sebesar 9,55 juta ton, yang mencakup pupuk urea, NPK, dan organik.
Namun demikian, dia menyebut realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada 2024 hanya mencapai 7,3 juta ton.
Rachmad menyebutkan, rendahnya penyerapan ini disebabkan oleh terlambatnya penerbitan Surat Keputusan (SK) dari gubernur dan bupati terkait alokasi pupuk. SK tersebut baru terbit secara keseluruhan pada 7 Juni 2024, sehingga melewatkan momentum musim tanam utama.
“Meskipun alokasi ditetapkan 9,55 juta ton pada 2024, namun realisasi penyaluran Pupuk Indonesia hanya 7,3 juta ton, karena tidak maksimalnya penyerapan alokasi yang disebabkan oleh terlambatnya penerbitan SK gubernur dan SK bupati,” jelasnya.
Meski realisasi penyaluran lebih rendah dari alokasi, Rachmad mengungkapkan penyaluran pupuk justru melebihi kontrak antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pupuk Indonesia. Dari alokasi 9,55 juta ton, kontrak yang disepakati hanya 7,29 juta ton. Namun, Pupuk Indonesia tetap menyalurkan pupuk sebanyak 7,3 juta ton, atau 100,7% dari kontrak.
“Penyaluran yang melebihi kontrak ini dilakukan atas komunikasi dengan Kementan dan dengan pertimbangan kebutuhan petani yang meningkat pada akhir 2024. Berdasarkan komitmen bersama menteri pertanian, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk tetap menyalurkan dan menyediakan pupuk bersubsidi berdasarkan acuan alokasi 9,5 juta ton,” terang dia.
Rachmad berharap pemerintah dapat memastikan pembayaran atas penyaluran pupuk yang melebihi kontrak, setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami berharap penyaluran di atas kontrak dapat tetap dibayarkan oleh pemerintah, tentunya setelah dilakukan audit oleh BPK,” harapnya.
4 Persoalan Penyaluran Pupuk Subsidi
Rachmad juga menyoroti beberapa persoalan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, baik dari sisi perencanaan maupun operasional, diantaranya sebagai berikut:
1. Data Petani yang Tidak Akurat
Pada 2024, terindikasi ada sekitar 3 juta petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi. Katanya, pemerintah telah memperbaiki sistem ini dengan mengizinkan update data RDKK setiap empat bulan sekali dan melakukan audit penerima subsidi secara berkala.
2. Pengurangan Komoditas yang Disubsidi
Rachmad mengatakan, sejak 2022, jumlah komoditas yang mendapatkan subsidi berkurang dari 70 menjadi hanya 9 komoditas. Perubahan ini membutuhkan sosialisasi masif, untuk para petani memahami kebijakan tersebut.
3. Kesalahpahaman Soal Harga Eceran Tertinggi (HET)
Dia menyebut banyak petani yang mengira HET adalah harga yang mereka bayarkan saat membeli pupuk. Padahal, HET yang ditetapkan pemerintah adalah harga di tingkat kios.
“Selama ini HET persepsinya adalah HET diterima petani, sementara aturannya adalah HET di kios. Oleh karenanya, sosialisasi terus kami lakukan agar petani mengetahui bahwa HET yang ditetapkan adalah HET di kios,” jelas Rachmad.
4. Lemahnya Pengawasan dan Administrasi
Ketiadaan anggaran untuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) membuat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih rumit. Namun, Pupuk Indonesia bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan telah menindak tegas distributor yang melanggar aturan.
“Di tahun 2024 sudah ada 7 distributor yang kami berhentikan dan ada yang sedang dalam pembinaan,” ucap dia.
Oleh karena itu, Rachmad menekankan pentingnya dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk mempercepat sosialisasi kepada petani, terutama terkait pemahaman HET dan kebijakan baru pupuk subsidi.
“Kami berharap DPR bisa membantu dalam sosialisasi aturan HET dan alokasi pupuk, karena sering kali petani bingung soal kebijakan ini,” pungkasnya.
Simon menegaskan pihaknya saat ini sudah tidak lagi mendistribusikan gas pink di pasaran. Walaupun memang, Simon mengaku pihaknya pada tahun 2018 lalu sempat melakukan uji pasar penjualan gas pink di wilayah Jakarta dan Surabaya.
Namun, Simon menekankan pihaknya saat ini tidak lagi mendistribusikan LPG 3 kg non subsidi.
“Pertamina hanya menjual untuk yang non-subsidi hanya kemasan 5,5 kg dan 12 kg. Jadi tidak ada 3 kg yang berwarna pink yang non-subsidi. Itu pernah ada pada tahun 2018 ketika sedang melakukan uji pasar. Dan itu juga hanya dilakukan selama 6 bulan, yaitu 2.000 tabung di Jakarta dan 1.000 tabung di Surabaya,” jelasnya dalam Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Dia menjelaskan, uji pasar LPG 3 kg non subsidi yang sempat dilakukan oleh pihaknya itu menyasar pada masyarakat kalangan menengah yang membutuhkan LPG ukuran tabung yang lebih kecil.
“Untuk melihat pasar kepada kalangan menengah yang tentunya tidak disubsidi dan mendapatkan ukuran yang jauh lebih kecil. Namun itu adalah tahun 2018,” tambahnya.
Dengan begitu, dia menegaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi mendistribusikan gas pink di pasaran. Dengan kata lain, isu gas pink yang beredar di masyarakat dipastikan oleh pihaknya merupakan hoaks belaka.
“Sehingga kami menyampaikan berita itu adalah berita hoax,” ucapnya.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga turut angkat suara perihal isu beredarnya LPG 3 kg non subsidi di masyarakat.
Bahlil menyebutkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Pertamina dalam setiap langkah yang akan diambil dan berdampak pada masyarakat.
“Semuanya berjalan baik, bahkan saya sama Pak Simon ini hampir tiap hari kita ngobrol. Pak Riva (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga) itu dengan dirjen saya ngobrol terus. Sampai saya mau kesini aja masih telepon Pak Riva. Jadi, insya Allah semuanya dalam rangka yang baik. Sebenarnya di antara kami koordinasinya bagus,” papar Bahlil dalam kesempatan yang sama.
Fenomena ini disebabkan angka kelahiran bayi yang tidak bisa mengejar angka kematian. Tren ini terjadi setelah lebih dari enam dekade Negeri Tirai Bambu mengalami pertumbuhan populasi.
Pada 2023, populasi China juga menurun mencapai 2,8 juta. Penurunan juga terjadi pada tahun sebelumnya, meski tak terlalu banyak sekitar 850 ribu.
“Populasi mencapai 1,408 miliar pada akhir tahun 2024, turun dari 1,410 miliar pada tahun 2023,” ujar laporan resmi itu dikutip AFP.
Kepala risiko negara Asia di BMI, Darren Tau mengatakan tren penurunan yang berlanjut bisa menjadi ancaman untuk angkata kerja China. Termasuk juga menghadapi pertumbuhan PDB pertahun selama 10 tahun ke depan.
Economict Intelligence Unit (EIU) mengatakan populasi akan menyusut pada 2050 menjadi 1,317 miliar. Kemudian akan kembali menurun hingga setengah mencapai 732 juta pada 2100.
“Tingkat kesuburan di negara ini menurun lebih cepat dibandingkan negara-negara lain di kawasan seperti Korea Selatan dan Jepang,” kata ekonom senior EIU, Tianchen Xu.
Tay dari BMI menjelaskan kenaikan biaya mengurus anak jadi alasan keluarga China enggan memiliki anak. Menurutnya ini karena mereka hidup di negara maju.
Sebab, semakin maju sebuah negara akan membuat biaya membesarkan anak semakin mahal. Dia menuturkan di negara maju perlu banyak memerlukan investasi yang besar untuk tiap anak.
“Semakin maju suatu perekonomian, semakin banyak pula keterampilan yang harus dimiliki oleh para pelaku perekonomian, dan dengan demikian, investasi yang diperlukan untuk setiap (anak) akan meningkat sebesar jumlah tersebut,” jelasnya.
China juga menghadapi masalah selain tingkat penurunan populasi yang tajam. Yakni risiko lonjakan beban fiskal dari masyarakat berusia tua dan pensiunan yang perlu insentif untuk hidup.
“Perhitungan kami menunjukkan bahwa jika usia pensiun dinaikkan menjadi 65 tahun pada tahun 2035, kekurangan anggaran pensiun dapat dikurangi sebesar 20% dan pensiun bersih yang diterima dapat ditingkatkan sebesar 30%, yang berarti meringankan beban pemerintah dan rumah tangga,” kata laporan EIU.
Namun, televisi dengan fitur-fitur terbaru ini biasanya dibanderol dengan tinggi. Sehingga, masyarakat perlu berpikir panjang untuk membelinya.
Meski begitu, Anda jangan khawatir karena ada gebyar promo diskon besar-besaran hingga 50% + 20% hadir kembali di Transmart. Apalagi kalau bukan program Transmart Full Day Sale pada Minggu, 2 Februari 2024.
Diskon besar-besaran itu berlaku bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00.
Produk yang digeber diskon saat Transmart Full Day Sale di antaranya barang-barang elektronik misalnya TV LED. Untuk pembelian LED TV 50″ UHD SMART berbagai merek seperti LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, bisa didapatkan harga sale mulai dari Rp 3,999,200 dari harga normal Rp 6,049,000.
Sementara itu, untuk LED TV 65″ UHD Smart merek LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, bisa didapatkan dengan harga sale mulai dari Rp 6,799,200 dari harga normal Rp 10,419,000.
Adapun diskon tersebut juga berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, sepeda listrik, hingga perlengkapan isi rumah.
Dalam program Transmart Full Day Sale pengunjung bisa menikmati diskon 20% bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank-Allo Prime termasuk Allo Paylater. Bahkan untuk produk unggulan diskon bisa sampai 50% + 20% tergantung jenis produknya.
Berikut Syarat dan Ketentuan Transmart Full Day Sale
1. Diskon tambahan 20% hanya untuk menggunakan Allo Prime, Allo PayLater, kartu kredit Bank Mega & Mega Syariah
2. Diskon tambahan 20%, dengan minimal Transaksi 300k dan hanya berlaku di tanggal 2 Februari 2025 mulai buka toko 22.00 (Waktu Setempat) di seluruh toko Transmart
3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 Pcs per kategori (TV, AC, Kulkas, Mesin Cuci, Audio (Tipe PAS Pro)) Small Appliance tanpa pembatasan
4. Khusus untuk pembelian Ayam Maksimal 2 Ekor & Daging 2 kg
5. Khusus untuk Sepeda Listrik Maksimal pembelian 2 unit
6. Khusus untuk Kosmetik dan Fragrance berlaku diskon 10% regular & Tidak berlaku diskon di Body Shop & Sport Station
7. Diskon tidak berlaku untuk Minyak Goreng, Susu Bayi & Anak, Mie Instan, Beras, Terigu, Telur, Rokok, Item Kebutuhan Rumah Tangga di Katalog & Instore Promo, Minuman Beralkohol, Parcel/Hampers, Gadget & Laptop, Motor Listrik dan produk lainnya yang bertanda “Tidak Berlaku Diskon”
8. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS & Trans Hello
9. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (Pedagang)
10. Cicilan bunga 0% dan cicilan bunga ringan tidak berlaku untuk Sepeda Listrik dan Motor Listrik
Jadi, tunggu apa lagi? segera serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu, 2 Februari 2025. Jangan sampai ketinggalan!
Pasalnya, DeepSeek mengklaim model AI teranyarnya R1 yang sudah bisa menyaingi GPT-4.0 dan o1 milik OpenAI dikembangkan dengan biaya murah, hanya sekitar US$6 juta atau puluhan kali lipat lebih efisien ketimbang AI buatan AS.
DeepSeek mengklaim pengembangan AI-nya menggunakan chip lawas H800 buatan Nvidia yang masih diperbolehkan untuk dijual ke China oleh AS.
Popularitas DeepSeek langsung membuat Microsoft dan OpenAI bereaksi dan menuduh perusahaan China itu diam-diam mencaplok data OpenAI untuk pengembangan sistem AI-nya.
Lebih lanjut, laporan terbaru menyebut DeepSeek diam-diam menggunakan chip canggih yang dilarang AS ke China, yakni H100 milik Nvidia. Dilaporkan bahwa DeepSeek menggunakan 50.000 GPU H100.
Menurut CEO Scale AI, Alexandr Wang, para pekerja DeepSeek tak bisa mendiskusikan penggunaan chip canggih Nvidia secara publik karena melanggar regulasi AI, dikutip dari The Express Tribune, Jumat (31/1/2025).
“DeepSeek memiliki sekitar 50.000 chip H100s yang tak bisa mereka umbar karena larangan ekspor AS,” kata Wang dalam wawancara dengan CNBC International.
Ia juga menekankan bahwa akses masa depan untuk chip-chip tersebut kemungkinan besar akan makin dibatasi oleh regulasi AS.
Elon Musk mendukung klaim dari Wang dengan menyebut “tentu saja” dalam unggahan di media sosial yang merujuk pada wawancara Wang.
Startup AI asal China seperti DeepSeek dan Qwen kini bersaing pada tingkat tinggi dan berpotensi melampaui model AS dalam hal efektivitas biaya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan regulasi AS di bidang AI, terutama dengan potensi inovasi China yang terus menantang kepemimpinan AI global.
