Direktur Keuangan PGEO Yurizki Rio mengatakan pihaknya optimis bisa mencapai target kinerja perusahaan di tahun 2025 ini. Dengan cara mendorong operasi dua PLTP yakni di PLTP Lumut Balai dan PLTP Ulubelu.
“Tapi, kami quite confident, ya, I think tahun ini kami bisa melakukan improvement untuk mencapai target yang sudah kami canangkan,” katanya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Kamis (8/5/2025).
Dia mengungkapkan, PLTP Lumut Balai ditargetkan bisa beroperasi pada awal Juli 2025, sedangkan PLTP Ulubelu dengan tambahan sumur baru bisa beroperasi pada bulan Mei 2025 ini.
“Yang satu, Lumut Balai Unit 2,55 MW, itu will be on stream within the next one month. Maksimal di awal Juli, itu ada additional capacity tambahan sekitar 55 MW, dan juga ada make up well yang kita kemarin drill di sumur Ulubelu, itu juga ada penambahan sekitar 30-35 MW yang akan on stream di bulan Mei ini,” bebernya.
Dengan begitu, Yurizki mengatakan pihaknya percaya target produksi perusahaan yang mencapai 4.930 GWh bisa tercapai. “Sehingga, kami confident target kami untuk mencapai 4.930 GWh production itu bisa tercapai di tahun ini,” tandasnya.
“Di dunia industri Indonesia, ada daftar urutan hambatan investasi. Hambatan nomor satu itu masalah regulasi, mulai dari perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, macam-macam,” papar Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Pemerintah perlu memangkas perizinan sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh industri yang otomatis mengurangi jumlah pengangguran. Pasalnya, setiap izin yang diberikan justru kerap menjadi ‘permainan’ dari oknum pemerintahan.
“Izin-izin itu kan duit semua. Nah pemerintah itu tahu dan bisa, kalau semua itu di drop maka perusahaan-perusahaan bisa tumbuh dan memberikan kesejahteraan yang layak bagi buruh. Itu tugasnya pemerintah,” jelasnya.
Hasil riset Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang rilis pertengahan 2024 lalu, menyebutkan cost of doing business atau biaya yang dikeluarkan untuk berbisnis pengusaha di Indonesia paling tinggi dibandingkan empat negara tetangga lainnya yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Menjadikan Indonesia negara yang tidak kompetitif dari kaca mata pelaku industri.
Biaya tinggi yang dikeluarkan pengusaha diantaranya untuk membayar logistik, serta bunga pinjaman bank. Biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 13% serta tertinggal jauh dari Singapura yang hanya 8%. Kemudian suku bunga kredit di Indonesia berkisar antara 8-14%, lebih tinggi dari empat negara lainnya yang hanya 4-6%.
“Jangan semua itu dibebankan ke pengusaha. Pemerintah harusnya bantu pengusaha di situ. Biaya logistik turunin dong, bayar bunga bank jangan ketinggian dong. Kasihan loh pengusaha. Dia pinjam duit untuk modal harus bayar bunga 14-15%, kan gila,” keluh Jumhur.
Bunga tinggi yang diminta perbankan sebagai syarat pemberian kredit adalah salah satu contoh hal tidak produktif yang merugikan Indonesia. Pemerintah sebagai otoritas perlu membuat regulasi yang pro terhadap masuknya investasi.
“Negara tetangga bisa cuma 6-7%, lalu kenapa bunga bank di Indonesia harus sampai 13-15% untuk UMKM dan lain-lain. Jadi keuntungan sebagian besar diambil untuk hal-hal yang nggak produktif. Tapi kalau itu dikembalikan ke perusahaan, dikembalikan ke buruh, itu menjadi daya beli dan jadi penghidupan lagi bagi yang lain,” katanya.
Rendahnya daya beli masyarakat Indonesia saat ini adalah imbas dari kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yang harus diurai satu per satu.
“Carry over yang paling parah dan mengerikan dari kebijakan masa lalu adalah daya beli masyarakat yang terpukul habis. Bayangkan di 2014 itu saldo harian rata-rata rakyat di perbankan masih Rp 3,8 juta. Sekarang tinggal Rp 1,3 juta, artinya daya beli anjlok. Kalau orang nggak punya duit, industri juga pasti terpukul,” kata Jumhur.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menanggapi rencana pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang ingin mereaktivasi Kembali beberapa jalur rel yang nonaktif sejak lama. Dudy mengatakan perlu kajian yang lebih dalam terkait reaktivasi atau menghidupkan jalur rel nonaktif di Jawa Barat, karena dari beberapa jalur nonaktif tersebut, potensi anggaran yang akan dikeluarkan cukup besar.
“Terkait jalur rel yang nonaktif, terus akan mau direaktivasi lagi, ya kami melihat kajian dulu, kita kaji lebih secara mendalam dulu, karena butuh anggaran yang besar, apalagi sudah banyak pemukiman di jalur nonaktif tersebut,” kata Dudy saat ditemui wartawan setelah rapat kerja (raker) Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/5/2025).
Meski begitu, Dudy tetap mendukung langkah Pemprov Jawa Barat yang ingin mereaktivasi Kembali jalur rel nonaktif tersebut.
“Tapi kita dukung. Kita dukung keinginan Pemprov Jawa Barat yang ingin membuka Kembali jalur-jalur kereta tersebut. Nanti kita lihat sampai seberapa jauh jalur-jalur itu bisa diaktifkan,” tambahnya.
Dudy menambahkan untuk mereaktivasi jalur-jalur tersebut, pihaknya akan melihat hasil studi kelayakan (feasibility study) dan kebutuhan dana atau anggaran yang diperlukan untuk membuka Kembali jalur-jalur tersebut.
“Kita lihat dulu hasil studinya. Juga perlu kajian sosialnya. Kemudian kita melakukan perencanaan dan setelah itu kita juga kaji terkait pendanaannya bagaimana,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan melakukan reaktivasi jalur rel kereta api yang nonaktif di Jawa Barat, di mana paling banyak berada di selatan Jawa Barat.
Dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Selasa (15/4/2025) lalu, Dedi menyampaikan hasil rapat dengan Kemenhub dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bahwa dirinya akan mereaktivasi sebanyak 11 jalur kereta api di Jawa Barat.
“Ada 11 jalur kereta api yang akan direaktivasi. Seperti Banjar-Pangandaran-Cijulang, Bandung-Ciwidey, Garut-Cikajang, Cipatat-Padalarang, dan Rancaekek-Tanjungsari,” kata Dedi dalam unggahan di Instagramnya, Selasa (15/4/2025) lalu.
Banyak Tantangan Untuk Mereaktivasi Jalur Nonaktif di Jawa Barat
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu tantangan dari pengaktifan Kembali jalur tersebut yakni kebutuhan anggaran yang cukup besar yakni bisa mencapai Rp 20 triliun.
Anggaran yang cukup besar ini terjadi karena jalur-jalur tersebut memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi jika akan kembali dibuka, mulai dari pembongkaran pemukiman di atas rel hingga ada yang perlu direkayasa jalurnya.
Seperti contoh pada jalur Cipatat-Padalarang yang merupakan segmen jalur kereta api Bogor-Sukabumi-Bandung, di mana kendala Utama reaktivasi jalur ini yakni konturnya atau medannya yang cukup terjal. Di jalur ini memiliki tingkat kelandaian hingga 40 per mil, ditambah dengan banyaknya lengkungan yang tajam dengan radius sempit yakni hanya 150 meter. Alhasil, sarana yang dipakai sekarang ini tidak dapat melewati jalur tersebut.
Tak hanya itu saja, jalur tersebut juga rawan longsor. Padahal, jarak jalur tersebut terbilang pendek yakni hanya 17 kilometer. Karena alasan keamanan dan keselamatan, maka ada alternatif lain yakni membuat ulang jalur baru atau shortcut.
Ada jalur lain yang tantangannya juga cukup besar yakni Banjar-Pangandaran-Cijulang. Jalur nonaktif ini menjadi yang terpanjang dari 11 jalur yang akan diaktivasi lagi yakni mencapai 87 kilometer. Namun, tantangannya bukanlah di medannya, melainkan kondisi prasaranannya seperti jembatan yang sudah memprihatinkan. Banyak jembatan di jalur ini yang sudah tak berbentuk akibat hilang dicuri.
Selanjutnya, dengan adanya roadmap net zero, pada pembicara sebelumnya juga menyinggung tentang konsep baru energi karbon bebas, kami setuju dengan energi karbon bebas. Kita menangani hidrogen, kita menangani amonia, kita menangani proyek nuklir baru dan kontribusi nuklir pada jaringan kita, di negara kita.
“Dengan adanya roadmap net zero emission, kami setuju dengan energi bebas karbon. Kita menangani hidrogen, kita menangani amonia, kita menangani proyek nuklir baru dan kontribusi nuklir pada jaringan kita,” kata Eniya dalam Endress+Hauser Indonesia ‘Sustainability Recognition Forum 2025’, di St.Regis Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Menuju 2030 atau lima tahun lagi, Eniya menegaskan pentingnya periode ini untuk mencapai target tersebut. Beberapa langkah yang dilakukan seperti program biodiesel 40% dan akan ditingkatkan tahun depan.
Kemudian, pemerintah juga semakin meningkatkan penggunaan kendaraan listrik. Pengurangan emisi di bidang maritim dan penerbangan juga gencar dilakukan dengan penggunaan energi hijau.
“Indonesia punya batu bara, gas, dan semua jenis energi terbarukan,” tambahnya.
Pemerintah juga mulai memperhitungkan tenaga nuklir sebagai sumber tenaga listrik. Selain itu, hidrogen dan amonia juga akan dimanfaatkan untuk menghasilkan energi bebas karbon.
IHSG ditutup turun 98,48 poin atau 1,42% ke level 6.827,75. Sebanyak 393 saham turun, 228 saham naik, dan 184 tidak berubah. Nilai transaksi mencapai Rp 14,45 triliun yang melibatkan 38,02 miliar saham dalam 1,61 juta kali transaksi.
Mengutip Refinitiv, seluruh sektor berada di zona merah. Properti memimpin penurunan dengan -2,83%. Lalu diikuti oleh finansial -1,51%, teknologi -1,2%, utilitas -1,2%, dan bahan baku -1,10%.
IHSG ambruk pada perdagangan hari ini setelah dalam sebulan terakhir menguat 13,87%. IHSG tercatat melaju kencang setelah jatuh pada hari pertama perdagangan pasca-libur panjang Idulfitri yang bertepatan dengan pengumuman tarif impor baru dari Presiden AS Donald Trump.
Pada perdagangan hari ini, sejumlah investor tercatat melakukan aksi profit taking pada sejumlah saham. ANTM membukukan nilai transaksi paling tinggi, yakni Rp 1,37 triliun. Hal ini seiring dengan kenaikan saham ANTM sebesar 86,43% dalam satu bulan terakhir.
Selain ANTM, saham tambang emas lainnnya, yakni MDKA juga menjadi target aksi jual investor. MDKA mencatat nilai transaksi hari ini sebesar Rp 421,09 miliar.
Sebagaimana diketahui saham emiten tambang emas dalam beberapa waktu terakhir terkerek seiring dengan kenaikan harga emas.
Senasib dengan emiten tambang emas, saham perbankan juga banyak dijual jelang libur panjang Waisak pada awal pekan depan. Saham BBRI mencatat nilai transaksi Rp 771,63 miliar. Saham emiten bank pelat merah tersebut menguat 4,12% dalam sebulan terakhir. Lalu saham BBCA yang telah menguat 15,43% dalam sebulan terakhir, membukukan nilai transaksi Rp 741,97 miliar.
Adapun IHSG terseret ke zona merah seiring dengan keputusan bank sentral Amerika Serikat (AS) The federal Reserve (The Fed) kembali menahan suku bunga di level 4,25%-4,50% bulan ini. Keputusan ini mencerminkan sikap The Fed yang hati-hati dalam mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor Presiden AS Donald Trump.
The Fed mengumumkan suku bunga pada Rabu waktu AS atau Kamis dini hari waktu Indonesia (8/5/2025). Ini merupakan kali ketiga The Fed menahan suku bunganya setelah terakhir kali menurunkan suku bunganya pada pertemuan Desember 2024.
Seperti diketahui, The Fed telah mengerek suku bunga sebesar 525 bps sejak Maret 2022 hingga Juli 2023. Mereka kemudian menahan suku bunga di level 5,25-5,50% pada September 2023-Agustus 2024 atau lebih dari setahun sebelum memangkasnya pada September 2024 dan dilanjutkan pada November serta Desember 2024 dengan total 100 basis poin (bps) di tahun kemarin.
Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat kebijakan tarif impor besar-besaran Presiden Donald Trump, yang diumumkan pada 2 April 2025.
Sementara itu dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa per akhir April sebesar US$ 152,5 miliar. Realisasi ini turun tajam sebesar US$ 4,6 miliar dibandingkan bulan sebelumnya.
Cadangan devisa anjlok karena pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons BI dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi.
Posisi cadangan devisa pada akhir April 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Cadangan tersebut dinilai mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Barunson akan memegang lisensi hak remake untuk tiga film unggulan Imajinari, yakni film komedi horor Agak Laen, sekuelnya yang akan datang, serta komedi gelap Tinggal Meninggal.
Langkah ini menandai ekspansi strategis Barunson dari sekadar co-production menjadi pemain kunci dalam lisensi remake internasional, khususnya di pasar Asia Tenggara yang tengah berkembang pesat.
Imajinari sendiri merupakan studio yang didirikan pada 2021 oleh komedian sekaligus sutradara Ernest Prakasa dan manajer Dipa Andika di bawah payung Hahaha Corp. Sejak debutnya lewat Ngeri-Ngeri Sedap (2022) yang meraih 2,8 juta penonton, Imajinari terus mencuri perhatian publik.
Tahun ini, Imajinari meraih kesuksesan luar biasa lewat Agak Laen, film yang diadaptasi dari podcast populer. Dengan lebih dari 9,1 juta penonton, Agak Laen menjadi film komedi terlaris sepanjang sejarah Indonesia dan menempati posisi kedua sebagai film lokal dengan jumlah penonton terbanyak.
“Kami selalu berusaha menyampaikan cerita orisinal dengan cara yang mengejutkan dan menghibur. Kolaborasi dengan Barunson E&A membuka peluang bagi cerita kami untuk menjangkau audiens global,” ujar Ernest Prakasa seperti dikutip Variety, Kamis (8/5/2025).
Sementara itu, film Tinggal Meninggal dijadwalkan tayang pada Agustus 2025, disusul Agak Laen 2 pada kuartal keempat. Seperti diketahui, Barunson telah aktif menjalin kerja sama dengan industri film Indonesia sejak 2022 melalui sejumlah proyek seperti 13 Bombs, Respati, dan Rangga & Cinta.
CEO Barunson E&A, Yoonhee Choi, menyatakan, Imajinari dinilai berhasil menyampaikan kisah-kisah yang relevan secara emosional dengan pendekatan yang segar dan menghibur.
“Kami antusias membawa karya-karya Imajinari ke pasar global dan memperkenalkan suara kreatif Indonesia ke dunia,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa skema HGBT hanya ditujukan kepada sektor-sektor tertentu. Dalam skema ini, industri penerima HGBT mendapatkan harga gas sebesar US$ 6,5 per MMBTU sementara untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN sebesar US$ 7 per MMBTU.
“Itu kan pengelompokannya kan tidak lebih dari 10. Kalau yang itu insya Allah dapat,” kata Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Namun demikian, ia mengaku belum menerima laporan terkait industri yang mengeluhkan jika pasokan gas untuk HGBT digantikan dengan gas hasil regasifikasi yang harganya jauh lebih mahal mencapai US$ 16,77 per MMBTU.
“Belum, saya belum dapat laporan itu. Saya belum tahu,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengungkapkan, perusahaan atau industri yang menerima manfaat dari kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$ 6 per MMBTU belum sepenuhnya.
Ia mencontohkan misalnya pada bulan Januari 2025, realisasi alokasi gas dengan skema HGBT hanya mencapai 54 persen. Namun demikian, pasokan yang berasal dari PT PGN tersebut dibebankan dengan harga gas pipa normal, bukan harga HGBT yang telah ditetapkan pemerintah.
“Realisasi 54% dibayar dengan harga gas pipa normal, bukan HGBT, penggunaan selebihnya dikenakan harga gas regasifikasi US$ 16,77/MMBTU,” kata Yustinus kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/5/2025).
Hal tersebut mengakibatkan para pelaku industri harus membayar dua jenis harga gas sekaligus untuk bulan Januari yakni harga gas pipa normal untuk 54 persen volume dan harga regasifikasi untuk sisanya.
Menurut dia, hal ini terjadi lantaran Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu baru ditetapkan pada akhir Februari. Sehingga industri terlanjur melakukan pembayaran sesuai harga pasar.
“Kelebihan bayar atau selisih harga gas normal HGBT belum dikompensasi oleh PGN dan badan usaha penyalur gas lainnya,” ujarnya.
Kemudian pada Februari, Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) dari PGN telah dikenakan harga HGBT sebesar US$ 7 per MMBTU. Namun, selebihnya harus dipenuhi melalui gas regasifikasi seharga US$ 16,77 per MMBTU.
Yustinus pun berharap agar pemerintah menegaskan komitmen realisasi pasokan volume HGBT 100% sesuai volume alokasi di Kepmen ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025. Pasalnya, komitmen ini sangat penting untuk pelaku industri dan investor guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.
Rafale sendiri dikembangkan Dassault Aviation, perusahaan asal Perancis. India diketahui baru saja membeli pesawat itu akhir April lalu.
Jumlah pembelian mencapai US$7,4 miliar (Rp122 triliun) untuk 26 pesawat tempur. India membeli 22 pesawat single seater dan dua tempat duduk sebanyak empat pesawat, dikutip dari Reuters, Kamis (8/5/2025).
Mengutip Dassault Aviation, Rafale didesain untuk mampu melaksanakan berbagai misi. Dari melakukan pertahanan hingga pengawasan udara, mengintai, menangkal nuklir, serangan presisi udara ke darat, hinga melakukan serangan antikapal.
Rafale memiliki tiga varian, yakni Rafale C dengan satu kursi yang dioperasikan dari pangkalan darat, Rafale M dengan satu tempat duduk pada operasi kapal induk, dan Rafale B dengan dua kursi dari pangkalan darat.
Ketiga variannya memiliki rangka pesawat dan sistem misi yang sama. Hanya berbeda dari kolong pesawat dan kait penahan.
Rafale menggunakan radar pemindai elektronik RBE 2 yang dikembangkan oleh Thales.
Kapal itu juga menggabungkan data multisensor. Menjadikannya menghasilkan lintasan akurat, handal, dan kuat serta persepsi soal situasi taktis.
Dengan sistem itu mengurangi beban kerja pilot. Mereka juga lebih reaktif dan bisa meningkatkan kesadaran secara situasional baik di dalam atau luar wilayah pertempuran.
Sementara itu, berikut spesifikasi lain dari Rafale:
Kami mencatat ada tiga emiten yang membagi dividen atraktif dengan cuan di atas rata-rata deposito dan obligasi, yaitu PT Trans Power Marine Tbk (TPMA), PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG), dan PT Astra International Tbk (ASII).
Berikut rinciannya :
TPMA
Merujuk hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) TPMA yang digelar akhir April lalu, total dividen yang dibagikan mencapai Rp280,59 miliar, setara Rp80 per lembar atau 67,11% dari nilai laba bersih tahun buku 2024.
Dari nilai dividen per lembar itu, jika investor membeli saham TPMA pada Kamis hari ini (8/5/2025) di Rp705 per lembar, akan memberikan cuan dividen mencapai 11,43%.
Adapun cum date akan dilaksanakan besok Jumat (9/5/2025), yang berarti masa terakhir investor membeli saham dengan hak dividen segera berakhir.
AMAG
Yang kedua ada perusahaan asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG) akan membagikan dividen Rp40 per lembar, jika mencermati harga saham per hari ini di Rp424 per lembar, maka cuan yang akan didapat mencapai 9,43%.
Untuk periode cum date juga akan dilaksanakan besok, jadi hak untuk mendapatkan dviden sudah semakin dekat batas terakhir.
ASII
Posisi ketiga yang menarik ada PT Astra International Tbk. (ASII) yang akan membagikan dividen tunai dari tahun buku yang berakhir tahun lalu sebesar Rp16.43 triliun atau Rp 406 per saham.
“Telah disetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp34 triliun dengan rincian untuk dividen sebesar Rp 16 triliun atau Rp 406 per saham,” ungkap Head of Corporate Communication Astra Boy Kelana di gedung Menara Astra Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Dividen tunai tersebut, sudah termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp98 per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 3.96 triliun, telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2024.
Jadi, sisanya sekitar Rp308 per lembar, dari nilai ini jika dibagi dengan harga saham hari ini di Rp4.820 per lembar akan menghasilkan cuan sekitar 6,39%.
Sementara jika digabung dengan dividen interim total cuan bisa mencapai lebih dari 8%. Namun, perlu dipahami semakin rendah harga yang kita dapat, maka lebih tinggi pula cuan dividen yang didapatkan.
“Keberlanjutan adalah salah satu nilai merek kami. Ketika saya berbicara tentang keberlanjutan, prioritas nomor satu bagi setiap perusahaan adalah kami harus hidup besok, hidup tahun depan, hidup dalam 10 tahun mendatang, dan kami harus hidup dalam 100 tahun,” kata dia dalam Sustainability Recognition Forum 2025 di St Regis Hotel, Jakarta, Kamis, (8/5/2025).
Matthias bercerita Endress+Hauser Group sendiri didirikan pada 1953 di perbatasan Swiss, Jerman, Prancis, oleh 80 orang. Endress+Hauser Group menjadikan ikon gunung Matterhorn di Swiss sebagai pedoman kurva penjualan.
“Kami berusaha untuk meniru dengan penjualan kami sedikit banyak dengan kecuraman kurva ini,” terang dia.
Matthias pun memaparkan kesuksesan Endress+Hauser Group dalam bisnis keberlanjutan hingga 72 tahun. Menurut dia, Endress+Hauser Group memerlukan waktu 40 tahun untuk meraih pendapatan miliar dolar pertamanya dan memerlukan waktu 20 tahun untuk meraih miliar kedua.
“Dan kami butuh 10 tahun untuk membuat dua miliar berikutnya. Jadi, ada sesuatu yang eksponensial. Dengan pertumbuhan ini, tentu saja, kami juga telah tumbuh dalam membayar pajak, memberikan pekerjaan, tapi juga berusaha untuk meningkatkan upaya kami dalam keberlanjutan dalam semua aspek pada akhirnya,” terang dia.
Dia menambahkan bahwa sebagian besar profit tersebut kembali diinvestasikan untuk inovasi, pengembangan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.
“Kami meresmikan tiga tahun yang lalu bangunan pertama kami di Kanada, yang 100% berkelanjutan. Itu berarti tidak memerlukan energi dari luar untuk beroperasi di Kanada,” tambah dia.
Menurut Matthias transisi energi dan keberlanjutan perlu dikelola dengan baik. Caranya dengan menjadikan energi terjangkau bagi masyarakat. Dia mencontohkan kegagalan pengelolaan energi di Eropa akibat politik, yakni akibat krisis Rusia-Ukraina, di mana harga energi meningkat dan mengubah lanskap politik secara keseluruhan.
“Jadi, hanya jika kita mengelola transisi energi dengan cara yang membuat energi tetap terjangkau bagi masyarakat. Jika tidak, maka akan menciptakan terlalu banyak kegelisahan sosial di masyarakat mana pun. Dan saya juga ingin berbagi dengan Anda tentang peluang-peluang yang ada bagi kita,” pungkas dia.
