Rumah kontrakan di Jakarta Selatan terbakar (Foto: Ist)
Rumah kontrakan di Jalan Karet Pedurenan, Jakarta Selatan terbakar pada pagi ini, Selasa (7/10/2025). Sebanyak 9 unit dan 31 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
“Objek kontrakan, bangunan rendah,” demikian keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Petugas pemadam kebakaran awalnya menerima informasi adanya kebakaran sekitar pukul 06.43 WIB. Selanjutnya, proses pemadaman dimulai pada pukul 06.52 WIB.
“Situasi kebakaran saat ini proses pemadaman, proses pendinginan,” ujarnya.
Hingga saat ini, belum diketahui kronologi dan penyebab dari kebakaran tersebut.
Okezone yang menggunakan moda transportasi KRL dari Stasiun Depok, terpantau rangkaian KRL relasi Bogor-Jakarta Kota nampak padat. KRL dipenuhi orang tua yang membawa anak-anaknya untuk melihat langsung kemeriahan HUT ke-80 TNI.
Kepadatan juga terlihat di Stasiun Manggarai sebagai titik transit dari arah Bekasi dan sekitarnya untuk menuju kawasan Monas. Warga pun ramai turun di Stasiun Gondangdia sebagai stasiun terdekat dengan kawasan Monas selain Stasiun Juanda dan Sawah Besar.
Terlihat antrean mengular di area pintu keluar Stasiun Gondangdia saat penumpang turun. Meski demikian, petugas kepolisian, TNI, dan petugas keamanan stasiun mampu mengurai kepadatan warga.
Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Mayjen TNI Freddy Ardianzah, mengatakan perayaan ini terbuka untuk umum. Masyarakat dipersilakan datang langsung ke kawasan Monas untuk menikmati seluruh rangkaian acara.
Selain atraksi militer, acara ini juga akan dimeriahkan oleh sejumlah artis dan musisi, antara lain NDX AKA, Dewi Persik, Kotak Band, dan Wali Band, yang akan tampil di panggung hiburan rakyat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendukung penuh langkah panitia khusus (pansus) perparkiran DPRD DKI Jakarta, yang kembali melakukan penyegelan kantong parkir ilegal. Ia menilai permasalahan parkir di Jakarta harus segera diselesaikan.
“Saya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan teman-teman DPRD, karena bagaimanapun urusan perparkiran ini harus segera diselesaikan,” kata Pramono kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).
Pramono juga mendorong agar semua lokasi perparkiran yang dikelola Pemprov DKI wajib menggunakan sistem pembayaran non-tunai atau cashless. Ia menegaskan, transaksi manual yang berpotensi pungutan liar (pungli) tidak boleh lagi dilakukan.
“Saya akan mendorong semua perparkiran yang dikelola Pemda harus cashless. Transaksi manual tidak boleh lagi dilakukan,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa apabila sistem parkir sudah transparan dan cashless, semua pendapatan otomatis akan masuk ke kas daerah dan tidak terjadi kebocoran.
“Parkir harus transparan, tidak boleh ada privilege bagi siapapun. Jika sistemnya transparan dan cashless, semua pendapatan pasti masuk ke Balai Kota Jakarta. Itulah sasaran utama saya ke depan,” ungkapnya.
Hal itu diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025). Ia berkata, ada 24 kasus kejadian pada medio 6 Januari hingga 31 Juli dan 51 kasus kejadian pada 1 Agustus hingga 30 September.
“Terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG, terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian, sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi (30 September), itu ada 51 kasus kejadian,” ucap Dadan.
Dengan demikian, ada 75 kasus keracunan yang terjadi. Kasus itu terjadi akibat sejumlah faktor. Dari hasil investigasi BGN, ia mengungkapkan, mayoritas kasus terjadi lantaran SPPG tak mematuhi standar operasional prosedur (SOP).
“Kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama,” ucap Dadan.
Pihak penggugat, Subhan menyatakan, dirinya meminta diterapkan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam mediasi yang digelar hari ini. Dalam aturan tersebut, pihak prinsipal wajib hadir.
“Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat I dan tergugat II,” kata Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).
Subhan kemudian menyebutkan empat poin dalam aturan tersebut yang memungkinkan prinsipal diperbolehkan tidak hadir secara langsung.
Pertama, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.
Kedua, di bawah pengampuan orang tua atau yang secara hukum dianggap tidak cakap.
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai Perindo, Paulus Lobo/Foto: Istimewa
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai Perindo, Paulus Lobo atau akrab disapa Polce, bergerak cepat turun langsung membantu korban banjir bandang yang melanda Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.
Bersama dua anggota DPRD NTT lainnya, Polce menyerahkan bantuan kemanusiaan di Posko Penanganan Bencana Paroki St. Joanes Baptista Wolosambi, Desa Sawu, Kamis 25 September 2025.
Polce menegaskan perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah daerah maupun pusat dalam penanganan pasca bencana secara menyeluruh di Nagekeo. Dia menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih dan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak.
“Saya melihat langsung betapa masyarakat di Mauponggo sangat membutuhkan air bersih. Maka saya mendorong pemerintah segera membangun kembali bak reservoar, captering mata air dan menginstalasi pipa distribusi ke rumah-rumah warga,” kata dia yang hadir di lokasi bersama Anggota DPRD yakni Paulinus Y Nuwa Feto (Hanura) dan Kristoforus Loko (PAN).
Lebih lanjut, lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero ini menyampaikan pentingnya mitigasi bencana jangka panjang. Salah satunya, normalisasi sungai-sungai kecil di kaki gunung untuk mencegah bencana serupa di masa depan.
Direktur Utama PT Wahana Adyawarna Menas Erwin Djohansyah masih diperiksa intensif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (25/9/2025). Pemeriksaan intensif ini dilakukan sejak dirinya ditangkap penyidik KPK pada Rabu 24 September 2025 malam.
“Betul (masih diperiksa). Pascadilakukan upaya penangkapan, yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan status hukum dari pengusaha tersebut. Status hukum Menas rencananya akan diumumkan pada hari ini.
Menas merupakan pihak yang ikut terseret dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan. Dalam persidangan sempat terungkap peran Menas, di mana dirinya merupakan pihak yang memberikan sejumlah fasilitas. Salah satunya ialah Menas pernah menyewakan hotel untuk Hasbi Hasan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau pamer kekayaan (flexing) di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Hal itu disampaikan Menteri Tito dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera 2025 di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Minggu 21 September 2025.
Tito menekankan, perilaku kepala daerah yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat hanya akan memicu kecemburuan sosial dan keresahan. Karena itu, kepala daerah diingatkan untuk menjaga sikap, komunikasi, dan gaya hidup agar tidak menimbulkan kemarahan publik.
Dalam arahannya, Tito juga meminta kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial, keamanan, dan ketertiban umum. Ia menilai, gejolak yang terjadi di masyarakat sering kali dipicu oleh arogansi dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah.
Menanggapi hal itu, analis politik Universitas Diponegoro (Undip), Yoga Putra Prameswari menilai arahan Mendagri sudah tepat. Menurutnya, banyak kasus menunjukkan kepala daerah justru memperkeruh keadaan, mulai dari pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih oleh Wali Kota Arlan hingga kebijakan Bupati Pati Sadewo yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250%.
“Hal ini memperlihatkan arogansi dan komunikasi kepala daerah yang buruk, sehingga memantik protes warga. Arahan Mendagri untuk tidak pamer kekayaan juga penting agar kepala daerah lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” kata Yoga, Senin (22/9/2025).
“Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, kita harus selalu menjaga integritas dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Setiap rupiah yang dikelola adalah uang rakyat dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” kata Purbaya dalam prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Purbaya menyoroti peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial.
Dalam RAPBN 2026, misalnya, yang didesain untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal yang disiplin sekaligus berpihak pada rakyat.
Fokus utama RAPBN 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kaum-kaum rentan.
Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Pada saat yang lama, lanjut dia, prinsip kehati-hatian harus dijaga agar APBN tetap sehat, bisa diandalkan, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional.
Mempertimbangkan itu, Kementerian Keuangan dianggap harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat.
Purbaya mengatakan integritas adalah hal yang tak bisa ditawar dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan.
“Oleh karena itu, kita harus menjaga setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas,” tambahnya.
Dia mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga pengabdian, bekerja dengan integritas, dan memperkuat rasa kebersamaan. “Kita adalah penjaga keuangan negara dan keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat pada negara,” tutur dia.
Bantuan melalui Dinas Sosial Pemprov Jawa Timur di antaranya PKH Plus, bantuan kemiskinan ekstrem, bantuan untuk penyandang disabilitas, alat bantu mobilitas lansia dan disabilitas, KIP Putri KPM Jawara, BOP dan taliasih pilar-pilar sosial dan lainnya.
“Kehadiran saya ke Situbondo adalah amanah dari Gubernur Jatim untuk menyalurkan bantuan dari Pemprov Jawa Timur,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Pendopo Kawedanan Besuki Kabupaten Situbondo, Selasa.
Dengan bantuan tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat mampu mengentaskan kemiskinan dan diharapkan pula kondisi ekonomi di Kota Santri itu terus membaik.
“Bantuan ini adalah penyangga supaya keluarga penerima manfaat terbantu. Ada beberapa program yang memang dirancang untuk pengentasan kemiskinan salah satunya PKH Plus,” katanya.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jatim yang telah memberikan berbagai program bantuan sosial sekaligus pendampingan untuk ribuan masyarakat Kota Santri itu.
“Dari pemerintah daerah saat ini fokusnya adalah infrastruktur, pendidikan dan peluang kerja, sehingga generasi O terus menurun, nah itu yang akan kami lakukan,” ujarnya.
Bupati juga meminta kepada masyarakat untuk tidak terus-menerus mengharapkan bantuan dari pemerintah karena itu akan menghambat kemandirian.
“Kami selalu menarasikan bahwa bantuan itu tidak menyelesaikan kemiskinan, tapi yang bisa mengentas kemiskinan itu adalah meningkatkan kualitas SDM, pendidikan, kualitas hidup, lingkungan dan pekerjaan dan terutama infrastruktur,” katanya.
Tetapi, kata dia, bagi masyarakat yang membutuhkan penyangga untuk kebutuhan keluarganya tetap dialokasikan.
