TAKASHIMURAKAMI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) meraih penghargaan Best SME Bank in Indonesia dalam ajang The Asian Banker (TAB) Global Excellence in Retail Finance Awards 2025 yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Penghargaan ini kembali menjadi penegasan bagi BRI sebagai pemimpin dalam layanan perbankan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Mengutip publikasi dari TAB Global Excellence in Retail Finance Awards 2025, penghargaan ini mencerminkan visi dan eksekusi BRI dalam menghadirkan solusi keuangan bagi UMKM secara konsisten.

“BRI telah menunjukkan keunggulannya dalam mendukung UMKM melalui solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, inovasi, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, serta berhasil mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pesaing,” tulis The Asian Banker dikutip Minggu (23/3/2025).

Sebagai bank yang konsisten berkomitmen pada perkembangan UMKM, BRI terus mengedepankan strategi pemberdayaan di depan pembiayaan untuk memberikan layanan finansial yang inklusif. Keunggulan ini membuat BRI unggul dibandingkan bank-bank lain dalam mendukung ekosistem UMKM yang dinamis dan kompetitif.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pencapaian tersebut.

“Penghargaan Best SME Bank in Indonesia 2025 ini merupakan apresiasi dan bukti nyata dari upaya berkelanjutan BRI dalam memberdayakan UMKM. Keberhasilan ini juga mencerminkan peran BRI sebagai mitra strategis bagi para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Sunarso.

Keunggulan BRI dalam sektor UMKM didukung oleh berbagai inisiatif strategis, termasuk akses pembiayaan serta program-program pemberdayaan berkelanjutan. Berikut adalah komitmen nyata BRI dorong peningkatan kualitas dan daya saing UMKM:

1. Jadi Penyalur Kredit UMKM Terbesar Dengan Porsi 81,21%

BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Hingga akhir Desember 2024 BRI mencatatkan penyaluran kredit sebesarRp1.354,64 triliun atau tumbuh 6,97% yoy dan seluruh segmen pinjaman tercatat tumbuh positif. Penyaluran kredit BRI didominasi oleh segmen UMKM dengan porsi mencapai 81,97% dibandingkan dengan total kredit BRI, atau dengan nominal sebesar Rp1.110,37 triliun.

2. Salurkan KUR Rp184,98 Triliun Kepada Lebih dari 4 Juta Pelaku UMKM

KUR merupakan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM. Sumber dana KUR 100% berasal dari sumber dana bank, sedangkan sebagian porsi bunga yang harus dibayar oleh nasabah mendapat subsidi dari Pemerintah. Sepanjang tahun 2024, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp184,98 triliun, menjadikannya yang tertinggi diantara perbankan nasional lainnya. Penyaluran KUR BRI mampu menjangkau lebih dari 4 juta pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Perluas Akses Keuangan Ekonomi Grassroot, Holding Ultra Mikro BRI Group Layani 36,9 Juta Debitur dan 180 Juta Tabungan

Holding Ultra Mikro (UMi) merupakan sinergi BRI sebagai induk bersama Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memberikan akses layanan keuangan yang lengkap, terintegrasi, dan memenuhi kebutuhan pelaku usaha, khususnya di segmen Ultra Mikro(UMi). Setelah terbentuk pada 2021, Holding UMi telah memperluas layanannya melalui 1.032 outlet Sentra Layanan Ultra Mikro(SSenyum) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kini Holding Ultra Mikro telah melayani lebih dari 183 juta nasabah simpanan dan 35,9juta nasabah pinjaman.

4. Berdayakan UMKM Melalui 38.574 Klaster Usaha

Tak hanya pembiayaan semata, BRI juga memiliki berbagai program pemberdayaan UMKM, diantaranya adalah pemberdayaan melalui program Klasterku Hidupku dan Desa BRILiaN. Pemberdayaan Klaster Usaha sendiri merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha, dalam satu wilayah sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam meningkatkan maupun pengembangan usaha para anggotanya. Hingga akhir Desember 2024 tercatat BRI telah memiliki 38.574 klaster usaha yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku.

5. Dorong Ekosistem Ekonomi Desa, Berdayakan 4.327 Desa BRILiaN

Di samping itu juga ada program Desa BRILiaN. Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa yang diinisiasi BRI sebagai bentuk agent of development dalam mengembangkan desa. Hingga akhir Desember 2024 tercatat terdapat 4.327 desa yang telah mendapatkan pemberdayaan Desa BRILiaN.

Penghargaan ini semakin memperkuat komitmen BRI untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan keuangan yang memberdayakan sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai Asta Cita pemerintah.

Kas138 Login

Penjualan kendaraan di Indonesia sedang dalam tren menurun, termasuk mobil. Ada sebagian mobil yang justru tidak laku dan hanya terjual sedikit unit, bahkan beberapa hanya tercatat terjual di satu digit.

Contohnya, penjualan dari pabrikan ke diler (wholesales) pada bulan Februari lalu, Audi hanya terjual 2 unit. Kemudian Volkswagen hanya terjual 6 unit, disusul Seres yang hanya menjual 9 unit. Ketiga brand tersebut hanya menjual 1 digit.

Masuk ke mobil dengan penjualan belasan unit, Volvo Cars hanya menjual 10 unit, disusul Kia yang menjual 15 unit dan mobil Subaru terjual 17 unit.

Sementara itu dari sisi penjualan ritel atau diler ke konsumen mobil yang paling tidak laku kembali dari brand Audi yang hanya menjual 2 unit.

Volkswagen hanya menjual 7 unit, disusul Volvo Cars yang hanya terjual 10 unit, lalu Seres terjual 11 unit, kemudian Subaru terjual 20 unit serta Haval terjual 21 unit.

Secara keseluruhan, Gaikindo mencatat, penjualan mobil nasional bulan Februari 2025 beri kabar baik. Tercatat, penjualan mobil mencapai 72.295 unit, melonjak 10.363 unit atau 16,73% dibandingkan Januari 2025 yang sebanyak 61.932 unit.

Jika dibandingkan penjualan bulan Februari 2024, terjadi kenaikan 1.523 unit atau 2,15%.

Kenaikan ini jadi angin segar di tengah kecemasan akan lesunya penjualan mobil nasional. Di mana, sepanjang tahun 2024, penjualan mobil nasional bahkan tak sampai 1 juta unit.

Berikut daftar merek mobil dengan penjualan terendah di RI bulan Februari 2025:

Wholesales:

Audi 2
Volkswagen 6
Seres 9
Volvo Cars 10
Kia 15
Subaru 17

Ritel:

Audi 2
Volkswagen 7
Volvo Cars 10
Seres 11
Subaru 20
Haval 21

Slot1000

Pemerintah dihadapkan pada sebuah persoalan pelik dalam penyelesaian honorer pascapemberlakuan UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Rumitnya persoalan tersebut dipicu adanya pengaturan mengenai penyelesaian status honorer yang saat ini bekerja di sejumlah unit pemerintah.

Disebutkan pada Pasal 66 bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN.

Pasal tersebut memberikan amanat kepada pemerintah untuk segera menuntaskan status para honorer yang selama ini bekerja di instansi pemerintah. Salah satu solusi yang akan diambil adalah konversi status kepegawaian para honorer menjadi PPPK. Alternatif lain yang bisa dipilih adalah pemberhentian para honorer melalui mekanisme pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Buah simalakama bagi pemerintah mengingat kedua alternatif yang tersedia memiliki konsekuensi yang cukup memusingkan. Apabila konversi status menjadi PPPK dipilih maka berdampak terhadap penyediaan anggaran yang cukup besar.

Sebagai ilustrasi seorang honorer yang selama ini memperoleh penghasilan di angka ratusan ribu per bulan, pascamenjadi PPPK penghasilan yang diterima akan melonjak sesuai besaran tabel gaji PPPK. Gaji yang diterima masih akan ditambah lagi dengan berbagai tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tampaknya pertimbangan beban anggaran ini yang membuat pemerintah harus menyusun berbagai simulasi untuk menyelesaikan sisa honorer yang masih ada. Termasuk munculnya PPPK paruh waktu untuk menyiasati bengkaknya anggaran yang harus disiapkan.

Opsi melakukan PHK jelas bukan sesuatu yang bijak saat ini. Meskipun secara teori dapat dilakukan namun secara praktik menjadi rumit tatkala dihadapkan pada pertimbangan yang bersifat emosional.

Penyelesaian honorer bukan merupakan hal yang baru, pengangkatan honorer menjadi PNS pernah dilakukan secara besar-besaran pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hanya saja kebijakan tersebut dihentikan ketika ditemukan fakta bahwa pascapengangkatan, jumlah honorer bukannya berkurang namun memiliki kecenderungan tetap bahkan bertambah di sejumlah wilayah.

Merupakan sebuah hal yang logis ketika sebagian orang memilih menjadi honorer sebagai salah satu cara untuk menjadi ASN. Pertimbangannya cukup sederhana, menjadi ASN melalui jalur seleksi bukan hal yang mudah dilakukan.

Berbagai tahapan ujian harus dilalui plus penggunaan perangkat komputer secara real time dalam menilai hasil ujian adalah momok yang ditakuti sebagian orang. Alhasil jalur honorer lebih menjanjikan meskipun secara finansial besaran upah yang diterima ala kadarnya.

Apabila merujuk pada UU ASN, masalah kepegawaian yang diatur di dalam undang-undang tersebut sangat kaku dengan membatasi hanya ada dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK. Tidak ada jenis kepegawaian lain yang bekerja di institusi pemerintah selain kedua kelompok tersebut. Pembatasan jenis kepegawaian tersebut didasarkan pada pertimbangan agar institusi pemerintah tidak menggemuk melalui penambahan pegawai selain PNS maupun PPPK.

Apakah dengan pemberlakuan larangan pengangkatan pegawai non-ASN atau honorer mampu meredam penambahan pegawai di institusi pemerintah? Jawabannya bisa ya atau tidak. Panjangnya proses untuk mendapatkan tambahan SDM pada institusi pemerintah memungkinkan larangan tersebut untuk tidak dipatuhi sepenuhnya. Terdapat potensi untuk merekrut pegawai baru dengan berbagai istilah yang sengaja diciptakan untuk menyiasati regulasi yang ada.

Fenomena honorer cenderung terjadi pada lingkup pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat. Khusus penyelesaian secara tuntas honorer di daerah maka pertimbangan ketersediaan anggaran harus menjadi acuan.

Pada lingkup honorer di daerah, penggunaan metode berupa kemampuan fiskal atau anggaran dapat dijadikan sebuah terobosan untuk menyelesaikan permasalahan honorer saat ini atau di masa depan.

Metode ini selaras dengan pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 146 undang-undang tersebut diatur batas maksimal belanja pegawai yaitu 30% dari APBD, jika saat ini masih di atas angka 30% maka wajib diturunkan proporsinya paling lambat pada 1 Januari 2027.

Mencapai target belanja pegawai pada angka 30% dari APBD akan menjadi tantangan bagi sejumlah daerah terutama jika saat ini alokasi belanja pegawai masih melebihi 30%. Secara rata-rata nasional, belanja pegawai di pemda berada pada angka 37% dari APBD masing-masing.

Selain berkaitan dengan kemampuan fiskal, terdapat dua faktor yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan honorer. Pertama berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan kedua berkaitan dengan pemberian kewenangan pengangkatan pegawai kepada pemda.

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan pencatatan seluruh belanja berkaitan dengan pemberian penghasilan bagi pegawai hanya pada satu jenis belanja yaitu belanja pegawai. Bagi pegawai berstatus PNS maupun PPPK pembebanan penghasilannya dialokasikan dan dicatat sebagai belanja pegawai.

Sedangkan bagi pegawai honorer beban penghasilannya dicatat dalam belanja barang atau belanja modal. Sangat bergantung pada program atau kegiatan apa pegawai honorer tersebut menginduk.

Jika seluruh pembebanan penghasilan menyatu dalam belanja pegawai maka akan memberikan gambaran utuh seberapa besar proporsi beban gaji sebenarnya yang ditanggung APBD. Sehingga ketika berbicara batas maksimal 30% APBD maka sudah mencakup seluruh unsur pegawai di dalamnya. Hal ini tentu akan mengurangi minat pemda untuk menyiasati istilah demi menambah pegawai baru.

Kedua berkaitan dengan desentralisasi kewenangan pengangkatan pegawai khususnya PPPK. Salah satu pembeda antara PNS dan PPPK adalah mutasi kepegawaian. PNS dapat dimutasi ke manapun termasuk dari pusat ke daerah atau sebaliknya, sedangkan PPPK tidak dapat dimutasi.

Selama ini mekanisme pengangkatan pegawai diawali dari pengusulan kebutuhan oleh pemda ke pemerintah pusat, selanjutnya pemerintah pusat memberikan persetujuan berupa formasi pegawai. Persetujuan pemerintah pusat atas usulan pemda akan diperhitungkan dengan penambahan anggaran pada Dana Alokasi Umum.

Mekanisme ini memiliki kelemahan karena seberapapun usulan yang diajukan pemda serta formasi yang disetujui, besaran DAU yang diberikan akan bertambah sesuai dengan penambahan pegawai.

Penambahan DAU selaras dengan rumus perhitungan dimana salah satu unsurnya yaitu jumlah gaji ASN daerah. Secara sederhana ketika terjadi penambahan ASN di daerah maka DAU yang diterima oleh pemda pun akan bertambah.

Hal ini yang kemudian mendorong pemda untuk tetap membuka lowongan bagi honorer, karena bagaimanapun ketika honorer tersebut mengalami perubahan status maka beban belanjanya akan ditambahkan pada DAU yang akan diterima.

Dari kedua faktor tersebut sebenarnya dapat dipertimbangkan untuk melakukan desentralisasi pengangkatan PPPK menjadi kewenangan pemda. Pembagian kewenangan dengan pemda lebih mendominasi pada jenis kepegawaian PPPK diharapkan dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab pemda khususnya terkait dalam penyediaan anggaran bagi pembayaran penghasilan.

Atas adanya tambahan kewenangan tersebut, pemerintah pusat dalam pengalokasian DAU dapat melakukan moratorium penyesuaian formula khususnya pada komponen jumlah gaji ASN daerah.

Kesimpulannya adalah ketika pemda berani mengambil keputusan untuk mengangkat pegawai honorer (atau alih status menjadi PPPK) beban anggaran sudah harus tersedia secara mencukupi dengan tetap mempertimbangkan batas maksimal alokasi belanja pegawai sebesar 30% dari APBD.

BET88

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sekaligus Mantan Ketua Komisi Yudisial Indonesia, Prof Eman Suparman, menanggapi penangkapan Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah dari Mahkamah Pidana International (ICC) yang mendakwa Duterte melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama pelaksanaan kampanye pemberantasan narkoba yang kontroversial pada masa jabatannya (2016-2022).

Menurut dia ICC kehilangan landasan hukum karena pada 2019 Filipina keluar dari keanggotaan. Selain masalah waktu, yurisdiksi yang diklaim ICC membutuhkan prasyaratan.

“Perlu diingat bahwa biasanya diperlukan dukungan hukum dalam negeri apabila hukum internasional hendak ditegakkan, misalnya berlakunya Konvensi New York bagi Indonesia sebagai hukum internasional membutuhkan Keppres No.34 Tahun 1981 sebagai dukungan hukum dalam negeri,” kata dia dikutip Rabu (19/3/3025).

Untuk itu, lanjut Eman, sumber hukum dalam negeri Filipina mengenai yurisdiksi ICC harus ada terlebih dahulu.

“Meskipun ICC menyatakan investigasi telah dimulai sebelum Filipina keluar, saya lebih cenderung pada pendirian bahwa landasan hukum yurisdiksi ICC telah tidak ada,” terang dia.

Diketahui Duterte ditangkap pada 11 Maret 2025 sesaat tiba di Bandara Internasional Manila dari Hong Kong. Saat ini, Duterte ditahan di pusat penahanan ICC di Den Haag, Belanda, dan dijadwalkan menghadiri persidangan perdana dalam beberapa hari mendatang.

ICC mendakwa bahwa kebijakan “perang terhadap narkoba” yang diterapkan Duterte mengakibatkan tewasnya sekitar 6.000 orang. Meski Filipina secara resmi menarik diri dari keanggotaan ICC pada 2019, mahkamah internasional tersebut tetap menyatakan memiliki yurisdiksi atas kasus ini dengan alasan bahwa proses investigasi dimulai sebelum Filipina resmi keluar dari keanggotaan.

Lebih lanjut, Eman menjelaskan tindakan hukum selalu harus menjunjung prinsip rasionalitas dan proporsionalitas dan tidak boleh berlebihan, baik dalam penerapan sanksi administratif maupun pidana.

“Sebagai mantan Presiden Filipina, Duterte telah memberikan kontribusi besar dalam upaya pemberantasan narkoba, dan memang benar bahwa pemberantasan narkoba memerlukan ketegasan,” terang dia.

Slot88 Resmi

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) telah menginjak usia ke 91 tahun pada Desember 2024. Sejak berdiri pada 1933, Unilever Indonesia menjadi salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang kerap dipimpin oleh jajaran direksi perempuan. Salah satunya adalah Direktur Costumer Operation yang diduduki oleh Enny Sampurno.

Enny mengisahkan bahwa awal kariernya di UNVR adalah pada Oktober 1991 dengan posisi Management Trainee di bagian finance. Pada saat memulai kariernya, ibu dua orang anak tersebut membayangkan bahwa kariernya akan berakhir pula di finance.

“Namun siapa sangka, setelah 15 tahun di finance, saya ditawari oleh Perusahaan untuk pindah jadi Kepala Bagian Customer Service dan Logistik. Itu pertama kali saya tolak, saya takut karena dengan latar belakang finance, kok ditawari kepala bagian logistik dan customer service, yang kala itu tipe-tipe truk saja tidak tahu,” jelas Enny kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (10/3/2025).

Perempuan lulusan jurusan Akuntasi Universitas Parahyangan tersebut pun tidak malu mengakui bahwa saat itu dirinya merasa sangat takut. Bahkan Enny pun sempat bertanya pada atasannya saat itu apakah boleh jika dirinya menolak tawaran tersebut.

“Untungnya bos saya saat itu berpesan, kalau saya tetap di finance saya akan growing namun step by step karena seluruh ilmunya saya sudah tahu. Kalau saya ambil pekerjaan di Customer Service ia memberikan jaminan bahwa saya akan struggle karena ini hal baru bagi saya, namun ilmu yang akan saya dapatkan pasti berlipat ganda. Waktu akhirnya saya mengambil posisi itu ternyata saya bisa. Hal ini memberikan kepercayaan diri kepada saya bahwa ternyata saya bisa berkarir di luar finance, dan memberikan kepercayaan pada Perusahaan, bahwa saya versatile,” rinci Enny.

Hal ini juga terjadi saat ia dipilih menjadi Direktur Human Resource (HR), UNVR tanpa pikir panjang mendapuk Enny di jabatan tersebut meski belum memiliki pengalaman di bidang HR. Enny Sampurno membuktikan bahwa proses dan pengalaman tidak pernah mengkhianati hasil. Setelah 35 tahun berkecimpung di perusahaan FMCG atau industri barang konsumsi, Enny kini dipercaya sebagai Direktur Customer Operation di PT Unilever Indonesia Tbk.

Bukan perjalanan yang singkat, Enny telah melalui berbagai tantangan di setiap posisi sebelum akhirnya duduk di pucuk kepemimpinan salah satu perusahaan global terbesar di Indonesia. Enny juga tidak menafikan bahwa selama perjalanan panjang di Unilever Indonesia, ia kerap merasakan berbagai kegagalan.

“Saya juga pernah gagal, beberapa kali, tapi kalau saya ingat sekarang, terima kasih juga pada kegagalan itu, karena itu membuat kita lebih humble. Saya merasa kalau kita bagus terus, kita akan agak lalai, karena kepala agak besar. Saat saya gagal, saya diingatkan kalau saya tidak sepandai yang saya pikir dan harus perbaiki,” ungkap Enny.

Oleh karena itu, Enny berpesan kepada perempuan di manapun berada, bahwa kadang-kadang musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Karena itu, menurutnya yang pertama adalah percaya diri, kalau punya mimpi harus dikejar.

“Kedua adalah perempuan kadang suka perfectionist, semua harus yang terbaik, padahal kadang-kadang perempuan juga cuma manusia biasa, karena itu chill dan relax, taking care of our self, karena kalau tidak akan burn out,” pungkas Enny.

Slot Qris

Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) belum juga terbentuk hingga Maret 2025. Padahal, salah satu amanat di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah pembentukan Lembaga PDP.

Fungsi dan wewenangnya tertuang dalam Pasal 59 dan Pasal 60 UU PDP. Salah satunya bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan dan penegakkan hukum administratif pada pelanggaran UU.

Mengingat peran lembaga ini penting, apakah UU PDP tetap berlaku?

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan UU PDP tetap berlaku dan berjalan meskipun lembaga pengawasnya belum terbentuk. Ini karena aturan dalam undang-undang tersebut mengikat semua pihak sejak diundangkan.

“Saat ini, pengawasannya masih dilakukan oleh Direktorat terkait di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sampai Badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi resmi terbentuk,” ujar Dave kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (17/3/2025).

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini aturan turunan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP tengah dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum.

Adapun aturan turunan tersebut mencakup Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar pelaksanaan UU PDP, dan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pembentukan Badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi.

Dave menyebut, pemerintah butuh waktu untuk mematangkan pembentukan Lembaga PDP, mengingat urgensi dan kompleksitas tugas. Proses ini juga harus memastikan bahwa Badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi memiliki independensi yang memadai agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa intervensi yang berlebihan.

“Komisi I akan terus mengawal perkembangan ini dan mendorong pemerintah agar mempercepat penyelesaian aturan turunan serta memastikan bahwa lembaga yang dibentuk nantinya memiliki kapasitas yang memadai dalam melindungi data pribadi masyarakat,” ujar Dave.

Hari itu, 6 Agustus 1945, di Hirsohima Jepang berjalan sebagaimana mestinya. Langit cerah dan burung berkicau di atap rumah. 

Para ibu terlihat sibuk mengurusi urusan rumah tangga di dapur-dapur kecil mereka. Lalu anak-anak antusias berlarian tanpa arah. 

Rasa syahdu ini dialami juga oleh mahasiswa Indonesia, Sjarif Adil Sagala. Pukul 8 pagi, Sagala memulai aktivitas seperti biasa. Bangun tidur, beres-beres kamar, dan pergi ke kampus. Tak lupa, dia juga menyantap sarapan terlebih dahulu.

Hari itu memang ada kabar kalau negara yang memberinya beasiswa berada di titik nadir kekalahan dalam teater Perang Dunia II di Asia. Namun, sebagai mahasiswa asing, Sagala tak ambil pusing soal itu. Terpenting adalah kuliah dulu.

Hanya saja, kabar tersebut dibarengi oleh suara gemuruh yang datang tak lama setelah Sagala menutup tempat makan. Dia langsung melihat langit dan berpikir itu adalah pesawat tempur AS. Ternyata benar.

“Ahh.. itu hal biasa,” pikirnya.

Memang, selama perang pesawat tempur sering mondar-mandir. Bahkan, menjadi tontonan setiap hari. Namun, saat melihat langit kedua kali, tragedi pun muncul.

“Tiba-tiba terdengar suara aneh dan…. sraatt, sinar berkilau, dengan dahsyat dan mengejutkan!,” tutur Sagala dalam memoar Suka Duka Pelajar Indonesia di Jepang, Sekitar Perang Pasifik 1942-1945 (1990).

Sagala langsung menutup mata dengan lengan. Bersamaan itu muncul asap raksasa membumbung tinggi ke awan. Angin besar langsung berhembus kencang. Saat hendak menutup jendela dan bergegas kabur, sayang Sagala tak kesampaian.

Baru 1-2 langkah, dia terhempas tertimpa bangunan ambruk. Waktu seakan-akan berhenti. Sagala tak sadar beberapa menit. Bangun-bangun dia hanya merasakan kulit terbakar imbas angin besar super panas. Lalu muka penuh darah. Badan tertimpa reruntuhan.

Teriakan minta tolong tak digubris satupun orang. Yang ada dia malah mendengar rintihan suara orang lain yang sekarat. Pada titik ini, Sagala berpikir ajal sudah merayap di udara, menanti giliran malaikat maut mencabut nyawanya. Apalagi, api juga mulai berkobar.

Untungya, setelah berulangkali teriak, teman sesama mahasiswa Indonesia menolong Sagala. Mahasiswa itu bernama Hasan Rahaya. Hasan mengeluarkan Sagala dari reruntuhan dan membawanya ke lokasi aman.

Namun, maut tak berhenti sampai di situ. Hasan dan Sagala memang selamat, tetapi kondisi tubuh bagian dalam ‘hancur’. Di tempat pengungsian di Tokyo, dokter mengatakan tubuh mereka terkena radiasi super tinggi. Sel darah putih di tubuh menurun drastis.

Normalnya, manusia punya 4.000–11.000 sel darah putih per mikroliter darah. Sementara, keduanya hanya punya kurang dari 4.000. Mereka pun kritis. Dokter tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, Sagala sempat disebut “tipis kemungkinan untuk hidup.”

Beruntung, kedua mahasiswa Indonesia itu berhasil melewati masa kritis satu minggu. Selama lima tahun, keduanya harus berada di bawah pemantauan dokter. Barulah setelah itu pulang ke Indonesia.

Saat tiba di Indonesia, Syarif Adil Sagala memulai hidup sebagai pengusaha. Pengalaman tinggal di Jepang membuat Sagala mendirikan perusahaan mie instan pertama di Indonesia, yakni Supermie, pada 1969. Sementara Hasan membangun usaha pelayaran dan kargo.

Keduanya tercatat sejarah sebagai hibakusha (被爆者). Ini merupakan istilah kepada penyintas ledakan nuklir dahsyat di Hiroshima yang memanggang hidup-hidup 120 ribu orang.

Langit Hiroshima begitu cerah pada pagi hari, 6 Agustus 1945. Burung-burung berkicau di atap rumah. Anak-anak antusias berlarian tanpa arah. Para ibu terlihat sibuk mengurusi urusan rumah tangga di dapur-dapur kecil mereka. 

Rasa syahdu ini dialami juga oleh mahasiswa Indonesia, Sjarif Adil Sagala. Pukul 8 pagi, Sagala memulai aktivitas seperti biasa. Bangun tidur, beres-beres kamar, dan pergi ke kampus. Tak lupa, dia juga menyantap sarapan terlebih dahulu.

Tak ada yang berbeda hari itu dibanding hari-hari sebelumnya. Kecuali, ada kabar kalau negara yang memberinya beasiswa berada di titik nadir kekalahan dalam teater Perang Dunia II di Asia. Namun, sebagai mahasiswa asing, Sagala tak ambil pusing soal itu. Terpenting adalah kuliah dulu. 

Hanya saja, kabar tersebut dibarengi oleh suara gemuruh yang datang tak lama setelah Sagala menutup tempat makan. Dia langsung melihat langit dan berpikir itu adalah pesawat tempur AS. Ternyata benar. 

“Ahh.. itu hal biasa,” pikirnya.

Memang, selama perang pesawat tempur sering mondar-mandir. Bahkan, menjadi tontonan setiap hari. Namun, saat melihat langit kedua kali, tragedi pun muncul. 

“Tiba-tiba terdengar suara aneh dan…. sraatt, sinar berkilau, dengan dahsyat dan mengejutkan!,” tutur Sagala dalam memoar Suka Duka Pelajar Indonesia di Jepang, Sekitar Perang Pasifik 1942-1945 (1990).

Sagala langsung menutup mata dengan lengan. Bersamaan itu muncul asap raksasa membumbung tinggi ke awan. Angin besar langsung berhembus kencang. Saat hendak menutup jendela dan bergegas kabur, sayang Sagala tak kesampaian. 

Baru 1-2 langkah, dia terhempas tertimpa bangunan ambruk. Waktu seakan-akan berhenti. Sagala tak sadar beberapa menit. Bangun-bangun dia hanya merasakan kulit terbakar imbas angin besar super panas. Lalu muka penuh darah. Badan tertimpa reruntuhan. 

Teriakan minta tolong tak digubris satupun orang. Yang ada dia malah mendengar rintihan suara orang lain yang sekarat. Pada titik ini, Sagala berpikir ajal sudah merayap di udara, menanti giliran malaikat maut mencabut nyawanya. Apalagi, api juga mulai berkobar. 

Untungya, setelah berulangkali teriak, teman sesama mahasiswa Indonesia menolong Sagala. Mahasiswa itu bernama Hasan Rahaya. Hasan mengeluarkan Sagala dari reruntuhan dan membawanya ke lokasi aman. 

Namun, maut tak berhenti sampai di situ. Hasan dan Sagala memang selamat, tetapi kondisi tubuh bagian dalam ‘hancur’. Di tempat pengungsian di Tokyo, dokter mengatakan tubuh mereka terkena radiasi super tinggi. Sel darah putih di tubuh menurun drastis.

Normalnya, manusia punya 4.000 – 11.000 sel darah putih per mikroliter darah. Sementara, keduanya hanya punya kurang dari 4.000. Mereka pun kritis. Dokter tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, Sagala sempat disebut “tipis kemungkinan untuk hidup.”

Beruntung, kedua mahasiswa Indonesia itu berhasil melewati masa kritis satu minggu. Selama lima tahun, keduanya harus berada di bawah pemantauan dokter. Barulah setelah itu pulang ke Indonesia. 

Saat tiba di Indonesia, Syarif Adil Sagala memulai hidup sebagai pengusaha. Pengalaman tinggal di Jepang membuat Sagala mendirikan perusahaan mie instan pertama di Indonesia, yakni Supermie, pada 1969. Sementara Hasan membangun usaha pelayaran dan kargo.

Kas138

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi tambahan (extra effort) untuk mengejar perolehan penerimaan negara, termasuk pajak, meski awal tahun ini merosot.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, extra effort ini akan ditempuh Kementerian Keuangan untuk menambal potensi penerimaan negara yang hilang, akibat batalnya penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% untuk semua barang dan jasa pada 2025. Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto tarif PPN sebesar 12% hanya berlaku untuk barang mewah, sedangkan selainnya tetap sebesar 11%.

“PPN 12% tidak dilaksanakan untuk semua komoditas, kita pasti pertimbangkan itu, makanya Pak Anggito sampaikan upaya ekstra untuk compensite penerimaan yang tidak kita peroleh,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN di Kementerian Keuangan, dikutip Jumat (14/3/2025).

Sebagai informasi, pendapatan negara pada dua bulan awal tahun ini hanya senilai Rp 316,9 triliun, turun 20,82% dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 400,36 triliun.

Pemicunya, setoran pajak yang masuk ke kas negara hanya senilai Rp187,8 triliun, terkontraksi sebesar 30,19% dibandingkan catatan Februari 2024 sebesar Rp 269,02 triliun. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pun hanya senilai Rp 76,4 triliun, turun 4,15% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 79,71 triliun. Hanya penerimaan bea dan cukai yang naik 2,13% dari Februari 2024 Rp 51,50 triliun menjadi Rp 52,6 triliun.

Anggito menjelaskan, turunnya penerimaan negara itu memang sudah diantisipasi pihaknya, supaya bisa sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar 3.005,1 triliun, atau lebih tinggi dari APBN 2024 yang targetnya senilai Rp 2.802,29 triliun.

“Makanya kita coba melihat optimalisasi beberapa inisiatif strategis bahwa tadi ada faktor penurunan penerimaan negara kita sudah antisipasi, maka kita melakukan leaders official meeting di Kemenkeu, kita melakukan beberapa inisiatif strategis untuk mengurangi tax gap dan kita coba cari sumber-sumber yang masih bisa dioptimalkan,” kata Anggito.

Menurut Anggito, optimalisasi penerimaan negara pada 2025 ini akan dijalankan melalui empat Inisiatif Strategis yang akan dilaksanakan bersama kementerian, lembaga, pemda, dan instansi lain pada periode 2025, ditambah dengan empat Aspek Kolaborasi di internal Kemenkeu, yakni dengan kolaborasi sistem, big data, regulasi, dan proses bisnis.

Untuk aspek kolaborasi internal, rincian pada aspek sistem yaitu melaksanakan Interoperabilitas Sistem/IT antar Core Revenue System dengan Core System K/L/D/I terkait; sedangkan Pemanfaatan BIG data ialah dalam optimalisasi penerimaan industri dan SDA

Terkait aspek Regulasi, dilakukan dengan cara Harmonisasi Regulasi, Kebijakan, dan Strategi Pengamanan Penerimaan; dan untuk kolaborasi Proses Bisnis, dilakukan dengan Sinkronisasi Proses Bisnis Hulu Hilir Sektor Prioritas dengan Fungsi Pengawasan Penerimaan Kemenkeu.

Adapun terkait dengan empat Inisiatif Strategis di internal Kemenkeu, detail pertama yang dilakukan dalam bentuk Transformasi Joint Program Sinergi Penerimaan akan melalui Analisis, Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan, hingga Intelijen akan menargetkan 2.000 wajib pajak baru yang selama ini tak tercover sistem perpajakan.

“Transformasi join program antara eselon 1 di Kementerian Keuangan. Ada lebih dari 2.000 WP yang kita sudah identifikasi. Dan kita akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelligence, sehingga mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” tutur Anggito.

Kedua, ialah melalui penguatan Perpajakan Transaksi Digital di Dalam Negeri dan Luar Negeri. “Termasuk trace and track. Ada juga melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan. Walaupun untuk mengurangi adanya cukai dan rokok palsu dan salah peruntukan,” paparnya.

Ketiga, tentang Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA, khususnya untuk komoditas Batubara, Nikel, Timah, Bauksit dan Satgas Sawit. “Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering maupun harga batu bara acuan. Kemudian mudah-mudahan bisa segera diterima oleh media mengenai kebijakan tarif tersebut,” paparnya.

Terakhir, atau yang keempat, ialah Intensifikasi PNBP K/L Layanan Premium. “Layanan untuk premium ini yang sifatnya untuk yang kelas menengah ke atas, untuk sektor imigrasi, kepolisian dan perhubungan. Kita coba mengintensifkan untuk mendapatkan tambahan penerimaan,” ungkap Anggito.

Kas138

Bank of Canada telah memangkas suku bunga kebijakan utamanya sebesar 25 basis poin menjadi 2,75%, Rabu (13/3/2025). Hal ini terjadi saat perekonomian Kanada sedang dalam bayang-bayang tarif yang akan diterapkan tetangga dan mitra dagang nomor satunya, Amerika Serikat (AS).

Mengutip Al Jazeera, sikap bank, yang menurut beberapa ekonom dapat menjadi sinyal bahwa suku bunga tidak akan turun lebih jauh, muncul setelah inflasi berbulan-bulan berada pada atau sekitar target 2%.

“Kami fokus pada mempertimbangkan tekanan ke bawah dan tekanan ke atas tersebut. Tugas kami adalah menjaga stabilitas harga, dan itulah yang menjadi fokus kami,” Gubernur Tiff Macklem mengatakan pada konferensi pers.

Pemangkasan ini menandai ketujuh kalinya bank sentral Kanada melonggarkan kebijakan moneter. Lembaga pengambil kebijakan moneter itu telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 225 basis poin dalam kurun waktu sembilan bulan dan menjadikannya salah satu bank sentral paling agresif di dunia.

“Kami mengakhiri tahun 2024 dengan landasan ekonomi yang kokoh. Namun, kini kami menghadapi krisis baru.”

“Kami melanjutkan dengan hati-hati setiap perubahan lebih lanjut pada suku bunga mengingat perlunya menilai tekanan ke atas pada inflasi dari biaya yang lebih tinggi dan tekanan ke bawah dari permintaan yang lebih lemah.”

Ancaman Trump

AS adalah mitra dagang terbesar Kanada dan mengambil hampir 75% dari semua ekspor Kanada. Maka itu, kebijakan tarif Trump yang tidak menentu dan ancaman terhadap berbagai produk Negeri Maple telah membuat perusahaan khawatir, mengguncang kepercayaan konsumen, dan merugikan investasi bisnis.

Trump mengenakan tarif sebesar 25% pada semua produk baja dan aluminium pada hari Rabu. Kanada kemudian mengumumkan tarif tambahan pada hari Rabu atas impor senilai US$20,68 miliar (Rp340 triliun) dari AS, termasuk produk baja dan aluminium serta berbagai barang seperti komputer hingga peralatan olahraga.

Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif yang lebih tinggi sebesar 50% pada Kanada setelah Provinsi Ontario mengenakan biaya tambahan sebesar 25% pada ekspor listrik ke tiga negara bagian AS. Namun, belum ada tindak lanjut yang pasti soal wacana ini.

Bank tersebut menyatakan perang tarif yang berlarut-larut akan menyebabkan pertumbuhan PDB yang buruk dan harga yang tinggi, campuran yang menantang yang membuat sulit untuk memutuskan apakah akan menaikkan atau memotong suku bunga.

“Dewan Pengatur yang menetapkan suku bunga akan fokus pada penilaian waktu dan kekuatan tekanan ke bawah pada inflasi dari ekonomi yang lebih lemah dan tekanan ke atas dari biaya yang lebih tinggi,” tambah Macklem.

“Konflik perdagangan akan memperlambat PDB kuartal pertama dan mungkin dapat mengganggu pemulihan di pasar kerja. Ketakutan akan dampak tarif pada harga telah mendorong ekspektasi inflasi jangka pendek.”

Macklem menjabarkan lagi bahwa beberapa bisnis merasa sulit untuk mendapatkan kredit, dan mata uang yang lebih lemah telah membuat impor menjadi mahal Ini merupakan tanda bahwa banyak bisnis menarik kembali rencana perekrutan dan investasi mereka di Kanada.

“Pergeseran baru-baru ini dalam niat konsumen dan bisnis diharapkan akan menghasilkan perlambatan yang nyata dalam permintaan domestik pada kuartal pertama, kata Macklem dalam sambutannya.

“Kebijakan moneter tidak dapat mengimbangi dampak perang dagang. Yang dapat dan harus dilakukan adalah memastikan bahwa harga yang lebih tinggi tidak menyebabkan inflasi yang berkelanjutan.”