TAKASHIMURAKAMI

^{_{Menperin Agus Gumiwang Buka GIIAS 2025.}}

 Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 resmi dibuka. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pun optimistis industri otomotif Tanah Air kian kokoh di tengah ketidakstabilan global.

Menperin mengatakan, gelaran GIIAS yang diselenggarakan tahun lalu telah terbukti memberikan kontribusi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan industri otomotif nasional. Dari capaian tersebut, diharapkan bisa menjadi modal bagi penguatan industri di tahun ini.

“Kami optimistis bahwa GIIAS 2025 dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat transformasi industri alat transportasi di Indonesia, menuju masa depan yang berkelanjutan,” ungkapnya, Kamis (24/7/2025).

Lebih lanjut, Menperin mengajak seluruh pelaku industri untuk tetap percaya pada potensi pasar dalam negeri. Ia berpendapat, meski saat ini ekonomi sedang mengalami perlambatan, kondisi tersebut tidak akan berlangsung lama.

“Saya minta para pelaku industri untuk have trust, percaya pada pasar Indonesia. Sekarang memang kita sedang mengalami kesulitan, ekonomi sedang rendah, tetapi saya percaya bahwa tidak terlalu lama lagi masyarakat akan kembali spend, kembali membeli alat-alat transportasi, termasuk otomotif,” ujarnya.

^{_{Menperin Agus Gumiwang Buka GIIAS 2025.}}

 Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memperingatkan pelaku industri otomotif supaya tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah situasi sulit saat ini. Hal ini disampaikan Menperin saat membuka pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, hari ini.

Menperin mengakui dinamika ekonomi global telah memberikan tekanan yang tidak ringan bagi industri otomotif. Menurutnya, tantangan eksternal seperti kenaikan harga bahan baku, fluktuasi nilai tukar dolar, serta gangguan rantai pasok global telah menekan industri otomotif secara nasional.

Meski demikian, Menperin menekankan pentingnya pengelolaan yang bijak dan adaptif terhadap kondisi ini. Ia menegaskan, pemerintah saat ini tengah memprioritaskan untuk menjaga ketahanan industri dan melindungi daya beli masyarakat, sehingga industri, menurutnya, jangan sampai melakukan PHK.

“Ini perintah hari ini, Pak, dan saya sudah sampaikan juga kepada para pelaku industri otomotif ketika saya bertemu, bahwa jangan ada PHK. Jangan ada PHK. Ini perintah dari pemerintah. Jangan ada PHK,” tegas Menperin Agus.

Agus menyampaikan komitmen pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan stabilisasi harga dan insentif bagi sektor manufaktur, termasuk otomotif, agar tetap menjadi penyumbang utama penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah melihat kondisi saat ini sebagai masa transisi yang bersifat sementara. Ia optimistis bahwa perekonomian Indonesia akan segera pulih dan industri otomotif harus siap menyambut momentum tersebut dengan integrasi yang lebih kuat, efisien, dan kompetitif.

_{^{Lapangan Kerja Kian Sempit, Pekerja Baru Langsung Kena PHK}}

Susahnya mencari kerja di Indonesia menjadi sorotan. Hal ini diperparah dengan jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 42.385 orang per Januari-Juni 2025.

Sementara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia juga meningkat menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025.

Untuk itu dibutuhkan solusi untuk mengatasi krisis lapangan kerja, terutama di kalangan generasi muda yang menghadapi tantangan besar di tengah perubahan pola industri dan percepatan ekonomi digital.

Di tengah potensi bonus demografi, Indonesia justru dihadapkan pada ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan terbatasnya lapangan kerja. 

Fenomena ini terlihat dari antrean panjang pelamar di setiap lowongan yang dibuka hingga banyaknya lulusan sarjana yang akhirnya memilih bekerja sebagai pengemudi ojek online, petugas PPSU, atau masuk ke sektor informal lainnya.

Pendiri komunitas kreatif In Our Twenties Jihan Amirah menggambarkan situasi tersebut sebagai realita yang makin membebani generasi muda.

“Fenomena ini banyak terjadi di generasi aku. Banyak teman-teman yang baru mulai kerja sudah terkena PHK. Sementara yang belum kerja juga merasa makin susah cari kesempatan. Apalagi kalau kita bicara soal kerja kantoran, spot-nya makin sempit,” ujar Jihan dalam jumpa pers IdeaFest 2025 di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

_{^{Perbandingan Harta Kekayaan Prabowo Rp2 Triliun, Gibran Rp27,5 Miliar di 2025}}

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaru milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam LHKPN terbaru 2025, Prabowo tercatat memiliki harta Rp2,06 triliun. Dalam dokumen yang diakses di laman elhkpn.kpk.go.id nilai rinci kekayaan Prabowo tercatat Rp2.062.241.012.691. LHKPN itu dilaporkan Prabowo pada 31 Desember 2024.

Harta kekayaan Prabowo terdiri dari surat berharga berjumlah Rp1,7 triliun. Alat transportasi dan mesin dengan jumlah Rp1,2 miliar dan tanah dan bangunan Rp294 miliar.

Sementara, kas dan setara kas nilainya Rp48 miliar lalu harta bergerak lainnya Rp16 miliar. Dalam LHKPN itu, Prabowo tercatat tidak memiliki utang.

Rinciannya sebagai berikut:

A. Tanah dan Bangunan – Rp294.594.738.000

1. Tanah dan bangunan 818 m² / 580 m² di Jakarta Selatan, hibah dengan akta — Rp 34.448.143.000
2. Tanah 48.970 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp10.000.000.000
3. Tanah 8.905 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp5.467.670.000
4. Tanah dan bangunan 8.365 m² / 2.175 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri — Rp168.278.925.000
5. Tanah dan bangunan 760 m² / 760 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp7.000.000.000
6. Tanah dan bangunan 2.100 m² / 2.000 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp46.500.000.000
7. Tanah dan bangunan 2.000 m² / 1.800 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp17.500.000.000
8. Tanah dan bangunan 70 m² / 61 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp200.000.000
9. Tanah dan bangunan 10.000 m² / 800 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp4.500.000.000
10. Tanah dan bangunan 500 m² / 500 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp700.000.000

^{_{Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, kolaboratif, dan berdaya saing global.}}

Ekonomi kreatif disiapkan menjadi masa depan pendorong perekonomian Indonesia yang adaptif dan berkelanjutan. Pemerintah pun membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, kolaboratif, dan berdaya saing global.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan perjanjian kerja sama dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS). Kerja sama ini bukan hanya simbolis, tetapi merupakan langkah konkret dan strategis dalam mendorong hadirnya regulasi yang berpihak kepada pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan, regulasi yang berpihak kepada pelaku ekonomi kreatif sangat diperlukan demi mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, pengembangan sektor ekonomi kreatif juga akan diukur melalui empat indikator utama. Pertama, jumlah tenaga kerja; kedua, ekspor; ketiga, investasi; dan keempat, kontribusi terhadap PDB.

“Oleh karena itu, penguatan sektor ini harus dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku kreatif,” ujarnya, Kamis (24/7/2025).

Riefky juga menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi GEKRAFS, yang saat ini telah menjangkau 38 provinsi, 250 kabupaten/kota, dan memiliki perwakilan di enam negara dengan lebih dari 38.000 anggota. Organisasi ini dinilai telah berperan aktif dalam memperluas literasi ekraf, menciptakan ruang usaha, dan melestarikan budaya lokal melalui produk-produk kreatif.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP GEKRAFS Bidang Kerja Sama Amin Ahlun Nazar mengakui bahwa tidak mudah membangun jejaring yang kuat dan solid seperti GEKRAFS yang telah tersebar luas di seluruh Indonesia. Proses ini tidak mungkin diulang dalam waktu singkat.

“Maka, MoU ini menjadi momentum strategis agar semua potensi ekonomi kreatif bisa diserap maksimal, dijadikan dasar kebijakan, dan benar-benar dirasakan dampaknya di masyarakat,” ujarnya.

_{^{Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini bahwa kondisi ini bersifat sementara .}}

 Industri otomotif Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan. Meski demikian, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini bahwa kondisi ini bersifat sementara dan akan segera pulih.

Menperin menekankan agar para pelaku industri otomotif tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun pasar sedang melemah. Menurutnya, industri otomotif harus mulai bersiap menyambut masa pemulihan ekonomi yang diperkirakan tidak akan berlangsung lama.

“Kita sangat percaya bahwa ini hanya bersifat temporary, bahwa ekonomi Indonesia kita punya keyakinan optimistis akan segera tumbuh baik, tumbuh jauh lebih tinggi,” kata Menperin saat ditemui usai pembukaan pameran otomotif GIIAS 2025 di Tangerang, Kamis (24/7/2025).

Kalau itu sudah terjadi, maka tidak ada kata lain selain industri otomotif harus siap. Nanti masyarakat akan kembali belanja, dan ketika saat itu tiba, bisa dipastikan industri otomotif akan terbang tinggi. Ini hanya sementa

_{^{Kesepakatan Transfer Data Pribadi RI ke AS, Ini Penjelasan Menko Airlangga}}

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal isu transfer data pribadi dalam Joint Statement Indonesia-Amerika Serikat. Airlangga menegaskan bahwa data pribadi masyarakat Indonesia dilindungi oleh regulasi nasional dan bahwa kerja sama ini fokus pada data komersial, bukan data personal individu atau strategis.

Menurut Airlangga, perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia wajib mengikuti protokol yang telah disiapkan pemerintah. Ia mencontohkan Nongsa Digital Park sebagai model karena telah memiliki protokol cross-border data yang relevan.

“Terkait data pribadi sudah ada regulasinya di Indonesia sehingga tentu mereka hanya ikut protokol yang disiapkan Indonesia, sama seperti protokol yang diberikan untuk Nongsa Digital Park karena itu ada cross border data di sana,” jelas Airlangga dalam Konferensi Pers terkait Joint Statement Indonesia-AS, Kamis (24/7/2025).

Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam pertukaran data secara government to government. Data yang diakses oleh perusahaan adalah data yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat sendiri ketika mereka berinteraksi dengan suatu program atau platform.

“Sebenarnya data ini yang isi masyarakat sendiri-sendiri pada saat mereka mengakses program, tidak ada pemerintah menukarkan data secara government to government,” tegasnya.

_{^{{Top Up} e-Toll di Gerbang Tol Cipularang dan Padaleunyi Ditiadakan Mulai 4 Agustus 2025}}

Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) sebagai pengelola ruas Tol Cipularang-Padaleunyi meniadakan isi ulang (top up) saldo kartu uang elektronik (e-Toll) di seluruh gerbang tol pada ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi mulai Senin, 4 Agustus 2025 pukul 06.00 WIB.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya JMT untuk meningkatkan kelancaran transaksi dan mencegah antrean kendaraan di gerbang tol, khususnya di ruas Tol Cipularang-Padaleunyi akibat antrean top up kartu uang elektronik, demi terciptanya perjalanan yang lancar tanpa hambatan.

Senior Manager Representative Office 3 Agni Mayvinna menyampaikan bahwa top up saldo e-Toll dapat dilakukan sebelum memasuki jalan tol guna menghindari kepadatan di gerbang tol.

“Top up saldo e-Toll di gerbang tol ruas Cipularang dan Padaleunyi tidak lagi tersedia mulai Senin, 4 Agustus 2025. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk memastikan saldo e-Toll mencukupi sebelum melakukan perjalanan,” ujar Agni dalam keterangan resmi, Kamis (24/7/2025). 

Pengguna jalan tetap dapat melakukan top up saldo kartu uang  elektronik (e-Toll) melalui aplikasi Travoy, m-banking, e-wallet, maupun gerai top up di rest area dan minimarket yang telah terintegrasi dengan layanan pembayaran kartu e-Toll.

^{_{Basuki Ajukan Revisi Pembangunan IKN, Bandara VVIP Jadi Umum dan Rumah Pejabat Diperluas}}

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono meminta agar status Bandar Udara (Bandara) IKN dari VVIP menjadi umum. Selain itu, Basuki hendak mengusulkan perluasan rumah dinas pejabat di IKN.

Hal ini diungkapkan Puan sekaligus merespons pertemuan Basuki dengan sejumlah pimpinan DPR RI seperti Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa dan Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, Basuki juga telah mengirim surat ke pimpinan DPR untuk perubahan rencana induk IKN.

“Yang mana salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari ketua otorita IKN Pak Basuki untuk bisa merubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” kata Puan saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Puan berkata, pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut. Salah satunya, dengan melakukan peninjauan ke IKN.

“Rencananya pada waktu yang nanti akan ditentukan, waktu yang terdekat. pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” ucap Puan.

_{^{Bansos PKH}}

Bansos PKH dan BPNT 2025 cair lagi, ini cara cek status penerima lewat HP tanpa ribet. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk triwulan III tahun 2025. 

Penerima manfaat bisa langsung mengecek status pencairan bantuan hanya lewat HP, tanpa perlu datang ke kantor.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT kembali dilanjutkan untuk periode Juli, Agustus dan September 2025.

Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengetahui status pencairannya secara online menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Pengecekan bisa dilakukan dengan mudah melalui aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di Play Store maupun App Store, atau langsung lewat laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id