Direktur Utama PT Wahana Adyawarna Menas Erwin Djohansyah masih diperiksa intensif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (25/9/2025). Pemeriksaan intensif ini dilakukan sejak dirinya ditangkap penyidik KPK pada Rabu 24 September 2025 malam.
“Betul (masih diperiksa). Pascadilakukan upaya penangkapan, yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan status hukum dari pengusaha tersebut. Status hukum Menas rencananya akan diumumkan pada hari ini.
Menas merupakan pihak yang ikut terseret dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan. Dalam persidangan sempat terungkap peran Menas, di mana dirinya merupakan pihak yang memberikan sejumlah fasilitas. Salah satunya ialah Menas pernah menyewakan hotel untuk Hasbi Hasan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau pamer kekayaan (flexing) di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Hal itu disampaikan Menteri Tito dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera 2025 di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Minggu 21 September 2025.
Tito menekankan, perilaku kepala daerah yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat hanya akan memicu kecemburuan sosial dan keresahan. Karena itu, kepala daerah diingatkan untuk menjaga sikap, komunikasi, dan gaya hidup agar tidak menimbulkan kemarahan publik.
Dalam arahannya, Tito juga meminta kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial, keamanan, dan ketertiban umum. Ia menilai, gejolak yang terjadi di masyarakat sering kali dipicu oleh arogansi dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah.
Menanggapi hal itu, analis politik Universitas Diponegoro (Undip), Yoga Putra Prameswari menilai arahan Mendagri sudah tepat. Menurutnya, banyak kasus menunjukkan kepala daerah justru memperkeruh keadaan, mulai dari pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih oleh Wali Kota Arlan hingga kebijakan Bupati Pati Sadewo yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250%.
“Hal ini memperlihatkan arogansi dan komunikasi kepala daerah yang buruk, sehingga memantik protes warga. Arahan Mendagri untuk tidak pamer kekayaan juga penting agar kepala daerah lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” kata Yoga, Senin (22/9/2025).
“Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, kita harus selalu menjaga integritas dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Setiap rupiah yang dikelola adalah uang rakyat dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” kata Purbaya dalam prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Purbaya menyoroti peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial.
Dalam RAPBN 2026, misalnya, yang didesain untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal yang disiplin sekaligus berpihak pada rakyat.
Fokus utama RAPBN 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kaum-kaum rentan.
Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Pada saat yang lama, lanjut dia, prinsip kehati-hatian harus dijaga agar APBN tetap sehat, bisa diandalkan, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional.
Mempertimbangkan itu, Kementerian Keuangan dianggap harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat.
Purbaya mengatakan integritas adalah hal yang tak bisa ditawar dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan.
“Oleh karena itu, kita harus menjaga setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas,” tambahnya.
Dia mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga pengabdian, bekerja dengan integritas, dan memperkuat rasa kebersamaan. “Kita adalah penjaga keuangan negara dan keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat pada negara,” tutur dia.
Bantuan melalui Dinas Sosial Pemprov Jawa Timur di antaranya PKH Plus, bantuan kemiskinan ekstrem, bantuan untuk penyandang disabilitas, alat bantu mobilitas lansia dan disabilitas, KIP Putri KPM Jawara, BOP dan taliasih pilar-pilar sosial dan lainnya.
“Kehadiran saya ke Situbondo adalah amanah dari Gubernur Jatim untuk menyalurkan bantuan dari Pemprov Jawa Timur,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Pendopo Kawedanan Besuki Kabupaten Situbondo, Selasa.
Dengan bantuan tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat mampu mengentaskan kemiskinan dan diharapkan pula kondisi ekonomi di Kota Santri itu terus membaik.
“Bantuan ini adalah penyangga supaya keluarga penerima manfaat terbantu. Ada beberapa program yang memang dirancang untuk pengentasan kemiskinan salah satunya PKH Plus,” katanya.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jatim yang telah memberikan berbagai program bantuan sosial sekaligus pendampingan untuk ribuan masyarakat Kota Santri itu.
“Dari pemerintah daerah saat ini fokusnya adalah infrastruktur, pendidikan dan peluang kerja, sehingga generasi O terus menurun, nah itu yang akan kami lakukan,” ujarnya.
Bupati juga meminta kepada masyarakat untuk tidak terus-menerus mengharapkan bantuan dari pemerintah karena itu akan menghambat kemandirian.
“Kami selalu menarasikan bahwa bantuan itu tidak menyelesaikan kemiskinan, tapi yang bisa mengentas kemiskinan itu adalah meningkatkan kualitas SDM, pendidikan, kualitas hidup, lingkungan dan pekerjaan dan terutama infrastruktur,” katanya.
Tetapi, kata dia, bagi masyarakat yang membutuhkan penyangga untuk kebutuhan keluarganya tetap dialokasikan.
Bantuan melalui Dinas Sosial Pemprov Jawa Timur di antaranya PKH Plus, bantuan kemiskinan ekstrem, bantuan untuk penyandang disabilitas, alat bantu mobilitas lansia dan disabilitas, KIP Putri KPM Jawara, BOP dan taliasih pilar-pilar sosial dan lainnya.
“Kehadiran saya ke Situbondo adalah amanah dari Gubernur Jatim untuk menyalurkan bantuan dari Pemprov Jawa Timur,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Pendopo Kawedanan Besuki Kabupaten Situbondo, Selasa.
Dengan bantuan tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat mampu mengentaskan kemiskinan dan diharapkan pula kondisi ekonomi di Kota Santri itu terus membaik.
“Bantuan ini adalah penyangga supaya keluarga penerima manfaat terbantu. Ada beberapa program yang memang dirancang untuk pengentasan kemiskinan salah satunya PKH Plus,” katanya.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jatim yang telah memberikan berbagai program bantuan sosial sekaligus pendampingan untuk ribuan masyarakat Kota Santri itu.
“Dari pemerintah daerah saat ini fokusnya adalah infrastruktur, pendidikan dan peluang kerja, sehingga generasi O terus menurun, nah itu yang akan kami lakukan,” ujarnya.
Bupati juga meminta kepada masyarakat untuk tidak terus-menerus mengharapkan bantuan dari pemerintah karena itu akan menghambat kemandirian.
“Kami selalu menarasikan bahwa bantuan itu tidak menyelesaikan kemiskinan, tapi yang bisa mengentas kemiskinan itu adalah meningkatkan kualitas SDM, pendidikan, kualitas hidup, lingkungan dan pekerjaan dan terutama infrastruktur,” katanya.
Tetapi, kata dia, bagi masyarakat yang membutuhkan penyangga untuk kebutuhan keluarganya tetap dialokasikan.
“Kami, para pemimpin agama dari tradisi Abrahamik — Yudaisme, Kristen, dan Islam — hari ini berbicara dengan satu suara, bersatu dalam duka, belas kasih, dan tekad dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza,” demikian isi surat tersebut yang dibacakan secara daring, dipantau dari Jakarta, Selasa.
Surat dari para pemimpin lintas agama itu dibacakan dalam konferensi pers FPCI (Foreign Policy Community of Indonesia) bersama 1000 Abrahamic Circles, sebuah inisiatif perdamaian lintas iman yang digagas mantan Dubes RI untuk AS, Dino Patti Djalal.
Tiga pemimpin lintas agama yang menginisiasi surat tersebut adalah Elliot J. Baskin, rabi dari Asosiasi Rabi di Temple Emanuel, Denver, Colorado, AS; Alaa Elzokm, imam di Elsedeaq Islamic Society, Melbourne, Australia; dan Ryhan Prasad, pendeta di Gereja Presbiterian Khandallah, Wellington, Selandia Baru.
Dalam surat itu, ketiga pemimpin menegaskan bahwa di tengah krisis kemanusiaan yang kian parah di Gaza, mereka mendesak Israel segera melakukan gencatan senjata dan mewujudkan perdamaian di wilayah kantong Palestina tersebut.
Mereka menyatakan tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan luar biasa yang dialami warga Gaza. “Hilangnya nyawa, hancurnya rumah, jeritan korban luka, dan penderitaan para pengungsi menuntut perhatian mendesak dan tindakan kolektif kita,” tulis mereka.
Untuk itu, mereka berkomitmen mengedepankan pendekatan komprehensif guna mewujudkan perdamaian dan keadilan di Gaza, berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia, saling pengertian, serta kolaborasi melalui doa, dialog, dan aksi nyata.
Secara teologis, mereka meyakini umat Islam, Kristen, dan Yahudi di Palestina maupun Israel adalah tetangga satu sama lain.
Karena itu, aksi kekerasan, pembangunan permukiman ilegal, serta kebijakan pemerintah Israel terhadap warga Gaza dinilai bertentangan dengan nilai ketiga agama tersebut dalam memperlakukan sesama.
Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat Randy Hendrawan di Simpang Empat, Selasa, menjelaskan bantuan sosial itu terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 25.319 kepala keluarga dan telah disalurkan periode April Juni sebanyak 15.176 kepala keluarga.
Kemudian, bantuan sembilan bahan pokok (sembako) sebanyak 31.190 kepala keluarga dan telah disalurkan pada April-Juni sebanyak 27.569 kepala keluarga serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) 130.403 kepala keluarga.
“Bagi yang belum disalurkan akan segera kita salurkan secepatnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kota salurkan,” katanya.
Bantuan sosial, katanya, langsung ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening masing-masing Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
“Masing-masing KPM dapat mencairkan bantuan tersebut lewat anjungan tunai mandiri (ATM) yang tergabung dalam himpunan bank milik negara seperti yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN.
Dia menjelaskan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
“PKH memberikan bantuan berupa uang tunai kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anak usia sekolah, ibu hamil, atau anggota keluarga dengan disabilitas,” katanya.
Bantuan ini diberikan dengan syarat bahwa keluarga penerima harus memenuhi beberapa kondisi, seperti mengirimkan anaknya ke sekolah, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, dan mengikuti program pendidikan kesehatan.
Programnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
“Memberikan bantuan untuk biaya sekolah dan pendidikan. Memberikan bantuan untuk biaya kesehatan dan pemeriksaan kesehatan. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan untuk biaya hidup sehari-hari,” katanya.
PKH merupakan program yang sangat penting untuk membantu masyarakat miskin di Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
“Bantuan akan diberikan berdasarkan jumlah komponen yang dimiliki yaitu anak sekolah SD-SMP-SMA. Untuk komponen kesehatan anak balita, pra sekolah, ibu hamil, lansia di atas 70 tahun ke atas dan terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” katanya.
Untuk ibu hamil katanya saat ini menerima bantuan Rp3 juta per tahun, anak usia dini Rp3 juta per tahun, anak sekolah dasar Rp900 ribu per tahun, SMP Rp1.500.000 per tahun dan SMA Rp2 juta per tahun. Serta disabilitas berat dan lanjut usia Rp2.400.000 per tahun.
Pihaknya berharap bantuan ini bisa membantu perekonomian masyarakat kurang mampu agar terus bangkit menjadi keluarga mampu dan sejahtera.
Pemberhentian Budi Gunawan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.
Hari ini Sjafrie tengah memimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa.
Sjafrie Sjamsoeddin merupakan salah satu orang terdekat Prabowo Subianto. Kedekatan itu terjalin sejak Sjafrie dan Prabowo mengenyam bangku pendidikan akademi militer pada 1974.
Dalam jenjang pendidikan itu, Sjafrie berhasil lulus dengan menyabet gelar Adhi Makayasa atau lulusan terbaik.
Pria kelahiran Makasar, 30 Oktober 1952 itu telah banyak mengemban jabatan strategis selama berdinas di TNI AD.
Lulus dari pendidikan akademi militer, Sjafrie langsung masuk Korps Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopashanda) yang saat ini bernama Kopassus.
Selama berada di korps Kopashanda bersama Prabowo, Sjafrie telah melakoni beragam penugasan di wilayah konflik seperti Timor-Timor, Aceh, Irian dan Jaya.
Sjafrie kemudian dipercaya sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), yang bertugas mengawal dan menjaga keselamatan Presiden Ke-2 RI Soeharto, termasuk pada 1995 saat Soeharto berkunjung ke zona perang di Bosnia Herzegovina.
Setelah mengemban pangkat perwira menengah TNI selama mengawal Presiden Soeharto, Sjafrie akhirnya mendapat jabatan pemimpin wilayah dengan pangkat yang lebih tinggi yakni bintang satu atau Brigjen TNI.
Dia sempat mengemban beberapa jabatan strategis diantaranya Komandan Resor Militer (Danrem) 061/Surya Kencana (1995–1996), kemudian Kepala Staf Garnisun Tetap (Kasgartap) 1-Ibu Kota (1996), Kepala Staf Kodam (Kasdam) V Jaya (1996), dan Panglima Daerah Militer V Jaya.
Salah satu puncak karir Sjafrie yakni saat menjadi Pangdam Jaya di tengah terjadinya gelombang aksi massa yang berupaya menurunkan Presiden Soeharto yakni di tahun 1998.
Kala itu, Sjafrie menjadi salah satu pihak yang berperan penting dalam menjaga keamanan masyarakat di tengah situasi massa yang tidak kondusif.
Setelah era Soeharto selesai, karir Sjafrie tidak serta merta terhenti. Sjafrie masih mengikuti beberapa jabatan strategis yakni Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Staf Ahli (Sahli) Panglima TNI, Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Panglima TNI, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI (2002), dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertahanan atau yang sekarang berubah menjadi Kementerian Pertahanan (2005–2010).
Setelah purna tugas dari institusi TNI AD, Sjafrie masih dipercaya untuk menempati beberapa posisi strategis di pemerintahan, terkhusus di bidang pertahanan.
Sjafrie langsung dipercaya membantu pemerintahan, antara lain selama periode kedua pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Wakil Menteri Pertahanan (2010–2014), kemudian sebagai Asisten Menteri Pertahanan bidang Manajemen Pertahanan (2019–2024).
Kini, menteri tertua di Kabinet Merah Putih ini harus mengemban dua jabatan strategis sekaligus yakni Menko Polkam dan Menhan. Dua jabatan penting yang sangat mempengaruhi stabilitas politik, keamanan dan pertahanan negara.
“Angkasa Pura Indonesia setelah mendapatkan bintang 4 dari Asosiasi Skytracx Dunia di 2025. Kami menargetkan tahun kemudian menjadi bintang 5,” kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi, di Tangerang, Selasa.
Ia menyebutkan bahwa pencapaian penilaian rating yang sebelumnya telah diraih oleh Bandara Soetta ini merupakan hasil nyata dari komitmen seluruh pihak dalam melakukan transformasi menyeluruh terhadap pelayanan penerbangan di Indonesia.
Penghargaan yang diberikan Skytrax World Airport Awards, Bandara Internasional Soetta berhasil naik peringkat ke posisi 25 dalam kategori World’s Top 100 Airports, setelah sebelumnya berada di peringkat ke 28 di dunia.
Kendati demikian, atas capaian positif tersebut InJourney berkomitmen untuk terus meningkatkan seluruh layanan kebandarudaraan agar semakin baik.
“Seluruh layanan-layanan kami ingin menyatakan dan memberikan makna di dalam pelayanan. Kami mempunyai tagline melayani dengan hati, tentu sekali lagi kami selalu berproses menjadi lebih baik,” katanya pula.
Ia mengungkapkan, pada momen Hari Jadi Ke-1 Angkasa Pura Indonesia ini, jajarannya bersama stakeholders terkait terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan processing dan customer centric, baik berupa operasional yang memang kini terus berproses serta beautifikasi dalam penataan di terminal Bandara Soetta.
“Satu tahun ini proses merger kami sendiri adalah beberapa inisiatif yang memang kami siapkan dengan tiga pilar, simulasi processing dan customer centric, baik berupa operasional yang memang hari ini terus berproses, beautifikasi seperti bapak ibu lihat sendiri, Terminal 3 mengalami transformasi dari penataan terminal, penataan kapasitas,” ujar dia lagi.
Sebelumnya, Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, mencatatkan prestasi dengan berhasil meraih status Certified 4 Star Airport Rating pada ajang Skytrax World Airport Awards 2025.
Raihan penghargaan bergengsi itu, diterima langsung oleh Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi pada Passenger Terminal Expo, di Madrid, Spanyol, pada 9 April lalu.
Pada ajang penghargaan bergengsi Skytrax World Airport Awards, Bandara Internasional Soetta berhasil naik peringkat ke posisi 25 dalam kategori World’s Top 100 Airports 2025, setelah sebelumnya berada di peringkat 28.
Selain itu, dalam kategori berdasarkan jumlah penumpang, Bandara Soetta juga menduduki peringkat ke-3 dalam Best Airports 2025 by Size (50 to 60 Million Passengers), serta menempati posisi ke-9 dalam kategori Best Airports in Asia 2025.
Pencapaian ini menandai peningkatan signifikan, setelah sebelumnya mempertahankan predikat 3 Star Airport sejak tahun 2013. Tak hanya itu, dari sisi pelayanan, Bandara Soetta juga mencatatkan kinerja positif dengan meraih dua penghargaan penting lainnya, yakni peringkat ke-10 dalam kategori Best Airport Staff in Asia 2025, serta posisi ke-10 dalam World’s Best Airport Immigration Services 2025.
Kepala TNRAW Darman saat dihubungi di Kendari, Jumat, mengatakan insiden kebakaran lahan taman nasional itu pertama kali diketahui oleh personel Manggala Agni TNRAW yang tengah berpatroli pada Kamis (4/9) sekitar pukul 13.11 Wita.
“Saat itu juga personel Manggalan Agni TNRAW menuju lokasi untuk melakukan pemadaman pada pukul 13.30 Wita,” kata Darman.
Dalam upaya pemadaman itu, lanjut dia, mereka menggunakan peralatan tangan berupa gepyok dan beberapa unit kendaraan taktis jenis slip on.
Darman menyampaikan pemadaman kebakaran itu berlangsung cukup lama, karena terkendala kondisi medan yang cukup sulit untuk dijangkau dengan kendaraan taktis, serta kondisi angin yang tertiup sangat kencang pada saat kejadian..
“Kebakaran hutan mulai mereda dan berhasil untuk dikendalikan pada Jumat (5/9) sekitar pukul 01.00 Wita sampai dengan 02.00 Wita,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemantauan, kata dia, jenis kebakaran itu didominasi oleh alang-alang, gelagar, dan semak belukar, dengan vegetasi yang dominan kuning.
“Luas penaksiran titik (kebakaran) 201,48 hektare,” ucap Darman.
Ia menjelaskan dalam proses pemadaman kebakaran itu terdapat beberapa personel yang terlibat antara lain Manggala Agni TNRAW satu regu, personel Manggala Agni Daops Sul III lima orang, staf taman nasional, dan satu personel kepolisian.
“Untuk peralatan yang digunakan kendaraan roda dua ada dua unit, kendaraan roda empat dua unit, dan alat manual jenis gepyok,” jelasnya.
Darman menambahkan hingga saat ini personel Manggala Agni TNRAW bersama dengan personel Manggala Agni Daops Sul III masih melakukan patroli penanganan pasca-kebakaran, untuk memastikan sudah tidak ada kebakaran yang terjadi.
