Mengutip laporan keuangan, PertaLife melaporkan pendapatan premi sebesar Rp1,25 triliun per 31 Desember 2024. Sementara di tahun sebelumnya, PertaLife membukukan laba sebesar Rp902,72 miliar.
Di samping pendapatan dari underlying, PertaLife mencatatkan hasil investasi sebesar Rp142,68 miliar. Angka ini telah naik 13,59% dari sebelumnya Rp153,8 miliar.
Di saat yang sama, jumlah beban klaim dan manfaat PertaLife ikut terkerek 30,97% ke angka Rp1,11 triliun. Adapun jumlah bebannya tercatat sebesar Rp1,29 triliun.
Hal ini pun membuat laba setelah pajak PertaLife tercatat sebesar Rp82,84 miliar pada akhir tahun 2024. Laba ini terkontraksi 13,82%, dari posisi sama tahun sebelumnya Rp96,13 triliun.
Direktur Utama PertaLife Insurance, Hanindio W. Hadi mengatakan, kendati secara tahunan turun, namun laba PertaLife telah melampaui 8,85% target Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024.
“Nah target RKAP tahun lalu pun 2023 lebih rendah dari 2024. Tapi kenapa kita bisa exceed target? ini karena investasi ada windfall dan premi ada windfaall. Di bulan Desember itu ada satu produk yang nambah pendapatan ratusan miliar,” ungkap Hanindio, dalam media Gathering, di Bogor, Jumat, (24/1/2024).
Lebih jauh, Direktur Keuangan Pertalife Sigit Panilih mengatakan, tahun 2024 dihadapkan oleh tantangan iklim investasi dan penyesuaian strategi bisnis.
“Investasi kita di 2024 oke, tapi gak sebesar 2023. Kedua, karena hasil underwriting itu sebenarnya so-so aja, 2024 kita balancing antara captive dan non captive, kita masuk produk asuransi kesehatan dan kita awali pasar non captive, ini tentunya sangat kompetitif untuk dapet grossing itu kita harus dapet tender. Jadi tetp profit tapi profitnya tipis,” kata Sigit.
Sementara itu, aset PertaLife tercatat sebesar Rp3,11 triliun. Adapun ekuitas dan liabilitasnya tercatat masing-masing sebesar Rp591,27 miliar dan Rp2,52 triliun
“Demand listrik dan konsumsi listrik per kapita diproyeksikan naik secara signifikan khususnya pertumbuhan pada periode lima tahun pertama yaitu 2025-2029 diperkirakan konsumsi listrik mencapai rata-rata 6,9% per tahun,” beber Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Yuliot menyebutkan target kenaikan pertumbuhan listrik tersebut untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi dalam negeri sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang. Meningkatnya konsumsi listrik akan didorong dari porsi bauran energi baru terbarukan (EBT).
“Hal ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Untuk penambahan suplai listrik disiapkan dengan mengoptimalkan pembangkit berbasis EBT,” tambahnya.
Target konsumsi listrik sudah diselaraskan dengan penetapan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dihitung per 10 tahun.
Di samping itu, Indonesia juga menargetkan pertumbuhan konsumsi listrik per kapita mencapai 5.038 Kilo Watt hour (KWh) hingga tahun 2060 mendatang.
Bukan tanpa alasan, Yuliot menyebutkan hal itu seperti merujuk pada konsumsi listrik per kapita di Inggris pada tahun 2023 lalu yang mencapai 4.333 kWh dan Jerman 6.060 kWh.
“Jadi sehingga kami melihat dengan adanya rencana yang ditetapkan dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) ini masih mengacu kepada konsumsi listrik pada negara-negara maju,” katanya.
RUKN 2025-2060 itu, lanjut Yuliot, sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 29 November 2024 lalu melalui Keputusan Menteri ESDM No. 314.K-TL.01-L.2024.
Detailnya, Yuliot menyebutkan RUKN yang berlaku saat ini disusun berdasarkan 4 tahapan yakni:
Pertama, menghitung kapasitas infrastruktur existing, pembangkit dan transmisi, serta rencana proyek di setiap daerah sebagai baseline.
Kedua, demand listrik dihitung per region termasuk demand kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, hilirisasi, sentra kelautan, perikanan, dan destinasi pariwisata prioritas.
Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan atau EBT di setiap region.
Keempat, perhitungan penambahan kapasitas pembangkit dan transmisi bauran energi kebutuhan bahan bakar dan emisi.
“Kemudian saya juga sudah memberi keputusan pada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan, ketentuan-ketentuan Kita Harus dipatuhi, tidak ada yang memiliki perlakuan khusus,” kata Prabowo, saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1/2025).
Menurut Prabowo mewanti bagi perusahaan yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajibannya, namun tidak melaksanakannya. Ia berjanji akan melakukan pencabutan izin usaha.
“Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut, apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan,” kata Prabowo.
“Kita masih tertekan sampai kapan ini masih menunggu the Fed rencananya hanya menurunkan sekali saja 2025,” kata Direktur Riset Bidang Keuangan, CORE Indonesia Etikah Karyani dalam konferensi pers, Selasa (21/1/2025)
Semakin kecilnya kemungkinan penurunan suku bunga acuan AS karena inflasi diperkirakan masih tetap tinggi. Seiring dengan kebijakan ekspansif dari Presiden AS Donald Trump.
“Masih tetep (isunya) inflasi walaupun sudah terkendali tapi diluar negeri di AS tenaga kerja masih belum baik baik saja,” jelasnya.
Penurunan suku bunga BI pada awal tahun 2025 menjadi 5,75% juga diluar ekspektasi pasar. Menurut Etikah, ini akan membuat imbal hasil surat utang di Indonesia tidak terlalu menarik bagi investor.
“Market yang kaget market melihat prediksinya sedikit lebih tinggi namun tiba-tiba turun,” terang Etikah.
Terkait dengan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang lebih ketat, menurut Etikah tidak membantu penguatan rupiah dengan signifikan.
Kini rupiah bertengger pada sekitar level Rp16.300 per dolar AS. Etikah memperkirakan dalam setahun ke depan rupiah bergerak pada level Rp16.000-17.000 per dolar AS.
Harga Minyakita dilaporkan banyak dijual melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp15.700 per liter. Hal ini pun telah diketahui pemerintah, dan jadi sorotan Kantor Staf Presiden (KSP) dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin (20/1/2025).
Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun telah mengakui adanya praktik itu dan sedang menyelidiki pelaku atau pedagang yang menjual Minyakita melampaui HET di pasar. Tercatat, harga rata-rata eceran Minyakita secara nasional pada pekan ketiga Januari 2025 mencapai Rp17.502 per liter.
Kemendag optimistis, harga Minyakita bisa terus turun jelang Puasa-Lebaran 2025 nanti.
“Targetnya (harga Minyakita kembali ke HET) secepat mungkin ya, kita lakukan evaluasi terus nih. Karena upaya itu akan terus kita lakukan secara progresif. Kita kan beberapa bulan lagi akan menghadapi Puasa dan Lebaran ya. Tentu saja sebelum Puasa dan Lebaran kita mengharapkan harganya sudah stabil kembali ke HET,” kata Iqbal saat ditemui di kantor Kemendagri, Senin (20/1/2025).
Menurut Iqbal, salah satu penyebab harga Minyakita melampaui HET karena maraknya distribusi yang dilakukan oleh pengecer tidak resmi, yang tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah).
“Kami temukan banyak pengecer yang menjual di atas HET karena mereka mendapatkan Minyakita dari pengecer lain dengan harga sekitar Rp15.000 per liter. Akibatnya, mereka menjualnya di harga Rp16.400 hingga Rp16.500. Ini melampaui HET yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Untuk memastikan Minyakita dijual sesuai HET, Kemendag meminta pemerintah daerah mengidentifikasi pengecer yang belum terdaftar di Simirah. Langkah ini dilakukan agar pengecer hanya mendapatkan pasokan dari distributor resmi yang menjual dengan harga yang sesuai aturan, yakni Rp14.500 per liter dari distributor tingkat dua (D2) ke pengecer.
“Minggu lalu, kami sudah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah dan meminta bantuan Satgas Pangan untuk mengawasi distribusi di pasar rakyat. Setiap pengecer di pasar rakyat juga diimbau mencantumkan spanduk informasi harga Minyakita sesuai HET agar konsumen mendapatkan kepastian,” ucapnya.
Lebih lanjut, Iqbal memastikan stok Minyakita aman menjelang puasa Ramadan. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mengatur kewajiban produsen minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri menjadi dasar keyakinan ini.
“Kalau stok saya pikir nggak ada masalah, Minyakita aman. Karena kan kita kebijakan Minyakita ini DMO ya, yang kita berikan kepada baik produsen dalam konteks ekspor minyak ini,” tukasnya.
Sudah Kirim Surat ke Sri Mulyani
Iqbal menyebut, salah satu tantangan utama dalam stabilisasi harga Minyakita adalah aturan wajib pungut yang membebani distribusi. Untuk itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada awal Januari 2025 lalu, meminta relaksasi kebijakan wajib pungut bagi BUMN pangan.
Iqbal mengatakan, surat itu kini masih dalam tahap evaluasi di Kementerian Keuangan. “Kemenkeu sedang mengevaluasi dan mempelajari surat dari Kemendang tersebut,” ungkap Iqbal.
Kemendag menilai, relaksasi wajib pungut merupakan solusi strategis untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan menstabilkan harga Minyakita kembali sesuai HET.
“Yang kita kirimkan adalah surat dari Kemendang kepada Kemenkeu itu untuk melakukan relaksasi kepada BUMN, wajib pungut. Kalau misalnya itu direlaksasi, kita lebih yakin lagi BUMN seperti Bulog, PPI itu bisa lebih cepat lagi dalam mendistribusikan Minyakita,” jelasnya.
Dari pantauan CNBC Indonesia di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, harga Minyakita di sejumlah kios para pedagang hari ini dibanderol Rp18.000 per liter.
“Kalau Minyakita saya jual Rp18.000 per liter,” ungkap Sidik kepada CNBC Indonesia, Senin (20/1/2025).
Sementara itu, berdasarkan data harga di SP2KP yang dikelola Kemendag, secara nasional rata-rata harga Minyakita di tingkat konsumen berada di angka Rp17.400 per liter. Angka itu jauh melampaui HET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro menilai potongan itu tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan akan memberatkan para mitra pengemudi.
Syafiuddin mengatakan, potongan aplikasi untuk mitra pengemudi sudah sangat jelas diatur dalam Keputusan Menteri Perubahan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
Dalam diktum kedelapan Keputusan Menteri Perhubungan disebutkan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen.
“Jika ditotal, maka besaran potongan aplikasi sebesar 20 persen. Itu angka paling tinggi. Jadi, tidak boleh melebihi 20%,” ujar Syafiuddin dikutip dari situs DPR, Minggu (19/1/2025).
Syafiuddin menolak keras jika perusahaan aplikasi atau aplikator menerapkan potongan aplikasi sebesar 30% bagi mitra pengemudi, karena hal itu jelas melanggar peraturan yang ditelah ditetapkan.
“Kami meminta perusahaan aplikasi mentaati aturan yang ada. Jangan membuat kebijakan yang menyalahi aturan, karena hal itu akan melanggar aturan dan merusak tatatan,” tegasnya.
Dalam Keputusan Menteri Perhubungan itu, menurutnya, disebutkan bahwa jika perusahaan aplikasi melanggar penerapan biaya jasa, biaya tidak langsung, dan biaya penunjang kepada mitra, maka Kementerian Perhubungan bisa menerbitkan rekomendasi pemberian sanksi kepada perusahaan aplikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, dia menilai perusahaan aplikasi tidak bisa seenaknya menerapkan aturan pemotongan aplikasi, karena semuanya sudah diatur. Jika mereka melanggar, maka mereka akan dijatuhi sanksi.
“Jika mereka ngotot menerapkan potongan 30%, kami akan panggil perusahaan aplikasi. Mereka (perusahaan aplikasi) tidak boleh main-main soal ini, karena itu jelas memberatkan, merugikan, dan menyengsarakan driver ojol,” ungkap Politisi Fraksi PKB ini.
Syafiuddin meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan itu, karena potongan aplikasi ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan driver ojol. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.
“Pemerintah tidak boleh saling lempar dalam masalah ini. Kementerian Perhubungan dan Komdigi harus bersikap tegas terhadap perusahaan aplikasi,” ujar Syafiuddin.
Masalah pemotongan biaya ini telah lama dikeluhkan oleh driver ojol. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan biaya potongan di atas 30% ini melanggar aturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Dalam aturan tersebut, biaya potongan aplikasi ojol ditetapkan maksimal 20%.
“Berulang kali kami dari Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia protes keras atas potongan biaya aplikasi yang sudah sangat tidak manusiawi dan melanggar regulasi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan RI yang tercantum dalam Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022, di mana potongan aplikasi maksimal 20%,” ujarnya, dikutip dari Detikcom, Minggu (19/1/2025).
Sayangnya, Igun mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan potongan aplikasi diterapkan oleh dua perusahaan aplikasi besar melebihi dari 20%, bahkan hingga lebih dari 30%. Dia pun menyayangkan tidak adanya tindak lanjut sanksi dari regulator atau dari Kementerian Perhubungan.
“Maka hal ini sama saja menerangkan bahwa Menteri Perhubungan tidak berdaya melawan arogansi perusahaan aplikator yang melanggar regulasi,” kata Igun.
Sayangnya, televisi dengan fitur-fitur terbaru ini biasanya dibanderol dengan tinggi. Sehingga, masyarakat perlu berpikir panjang untuk membelinya.
Meski begitu, Anda jangan khawatir karena ada gebyar promo diskon besar-besaran hingga 50% + 20% hadir kembali di Transmart. Apalagi kalau bukan program Transmart Full Day Sale pada Minggu, 19 Januari 2024.
Diskon besar-besaran itu berlaku bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00.
Produk yang digeber diskon saat Transmart Full Day Sale di antaranya barang-barang elektronik misalnya TV LED. Untuk pembelian LED TV 50″ UHD SMART berbagai merek seperti LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, bisa didapatkan harga sale mulai dari RP 3,999,200 dari harga normal Rp 6,049,000.
Sementara itu, untuk LED TV 65″ UHD Smart merek LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, bisa didapatkan dengan harga sale mulai dari RP 6,959,200 dari harga normal Rp 10,419,000.
Adapun diskon tersebut juga berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, sepeda listrik, hingga perlengkapan isi rumah.
Dalam program Transmart Full Day Sale pengunjung bisa menikmati diskon 20% bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank-Allo Prime termasuk Allo Paylater. Bahkan untuk produk unggulan diskon bisa sampai 50% + 20% tergantung jenis produknya.
Jadi, tunggu apa lagi? segera serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu ini. Jangan sampai ketinggalan!
Dilantiknya Trump terjadi saat eskalasi geopolitik di dunia masih terus berlangsung. Tercatat, ada dua perang besar yang masih terjadi, yakni Israel dan milisi Gaza Palestina, Hamas dan Rusia-Ukraina.
Lalu, bagaimana masa depan kedua eskalasi tersebut? Berikut penjabarannya.
Israel-Gaza dan Normalisasi Tel Aviv-Arab
Donald Trump adalah tokoh kunci yang memainkan peranan besar dalam lanskap geopolitik Israel saat menjadi presiden pada 2017-2021 lalu. Ia memainkan peranan dalam membentuk Abraham Accord, yang membuat perjanjian yang menormalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab seperti, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.
Trump, juga dikenal merupakan tokoh yang dekat dengan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu. Ia bahkan sempat memindahkan Kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, sesuai dengan keinginan tokoh sayap kanan Negeri Zionis yang ingin menjadikan kota itu sebagai ibu kotanya.
Pasca kesepakatan perdamaian Israel dan Hamas, yang baru diselesaikan pada Rabu lalu, Trump sendiri mengaku ‘sangat gembira’ dengan kesepakatan itu seraya menyatakan timnya akan ‘terus bekerja sama erat dengan Israel dan sekutu kami’ untuk memastikan Gaza bebas teror, memperluas perdamaian Timur Tengah (Timteng).
Mengutip Reuters dan laman Times of Israel, ia bahkan sesumbar akan menggunakan momentum itu untuk memperluas kesepakatan Abraham Accords.
“Dengan kesepakatan ini, tim Keamanan Nasional saya, melalui upaya Utusan Khusus untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, akan terus bekerja sama dengan Israel dan sekutu kami untuk memastikan Gaza TIDAK PERNAH lagi menjadi tempat berlindung yang aman bagi teroris,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dikutip Kamis (16/1/2025).
“Kami akan terus menggalakkan PERDAMAIAN MELALUI KEKUATAN di seluruh kawasan, seraya kami membangun momentum gencatan senjata ini untuk lebih memperluas Perjanjian Abraham yang bersejarah,” imbuhnya.
“Perjanjian gencatan senjata EPIC ini hanya dapat terjadi sebagai hasil dari Kemenangan Bersejarah kita pada bulan November, karena hal itu memberi isyarat kepada seluruh Dunia bahwa Pemerintahan saya akan mencari Perdamaian dan menegosiasikan kesepakatan untuk memastikan keselamatan semua orang Amerika, dan Sekutu kita,” lanjut Trump.
Trump sendiri masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan impiannya untuk menormalisasi hubungan Israel-Arab. Hal itu adalah terkait membangun hubungan diplomatik antara Israel dengan patron Timur Tengah, Arab Saudi.
Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan telah berulang kali menekankan bahwa “normalisasi dan stabilitas sejati hanya akan terwujud dengan memberikan Palestina sebuah negara”. Menurut sumber, beberapa pemerintah Arab kini memang menunggu untuk melihat apakah Trump akan menghidupkan kembali upaya normalisasi itu, termasuk kesepakatan Israel-Saudi.
“Ajudan Trump melakukan lebih banyak hal untuk memengaruhi perdana menteri (Israel Benjamin Netanyahu) dalam satu kali pertemuan daripada yang dilakukan Presiden Joe Biden yang akan lengser sepanjang tahun,” tulis The Times of Israel merujuk dua pejabat Arab.
Perang Rusia-Ukraina
Trump merupakan kritikus Presiden petahana AS Joe Biden atas kebijakan Washington yang membantu Ukraina dalam perangnya bersama Rusia. Ia berulang kali menyebutkan bahwa hal ini hanyalah merugikan AS, dengan dana besar yang terus digelontorkan agar Kyiv mampu mempertahankan kedaulatannya yang diambil Moskow.
Di sisi lain, Trump mengaku mengagumi Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menyebut Putin sebagai figur yang sangat cerdas dan berbeda jauh dengan Biden, yang dianggapnya mengambil sejumlah kebijakan yang cacat dalam perang.
Sesaat terpilih menjadi Presiden AS, Trump telah berjanji untuk menyelesaikan konflik ini dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari pihaknya terkait bagaimana akan menyelesaikan konflik berdarah yang terjadi sejak Februari 2022 itu.
Menanggapi pernyataan Trump, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov baru-baru ini buka suara. Menurutnya, pihak Moskow memuji niat Trump dan anggota pemerintahannya untuk upaya mengatasi akar penyebab konflik Ukraina. Menurutnya, ini merupakan sesuatu yang perlu dipuji.
“Fakta bahwa situasi nyata di lapangan kini lebih sering disebutkan patut dipuji. Pernyataan Trump secara efektif merupakan pertama kalinya seorang pemimpin besar Barat secara jujur mengakui bahwa NATO telah berulang kali berbohong saat menandatangani berbagai dokumen dengan Moskow untuk terus memperluas wilayah ke perbatasan Rusia,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Lavrov menilai bahwa pihaknya belum menerima proposal konkret dari Trump terkait perdamaian Rusia-Ukraina. Namun, pihaknya terus terbuka untuk berkomunikasi menuju perdamaian.
“Meskipun Rusia belum menerima inisiatif khusus apa pun dari pihak Amerika, Rusia akan terbuka untuk mempelajari setiap proposal guna menyelesaikan konflik setelah Trump menjabat akhir bulan ini.”
Walau belum pasti sektor industri mana yang akan ditambah menjadi penerima HGBT, Bahlil menegaskan pihaknya memastikan hal itu bertujuan untuk menambah sisi kompetitif industri di dalam negeri.
Pihaknya pun perlu mengkaji nilai keekonomiannya terlebih dahulu, termasuk apakah potensi pendapatan negara yang hilang dari kebijakan HGBT ini bisa terkompensasi dari peningkatan pendapatan dari perpajakan industri tersebut dan lainnya.
Seperti diketahui, tujuh sektor industri penikmat HGBT saat ini yaitu industri keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.
“Itulah kemudian agar industri itu bisa kompetitif, maka diberikan HGBT. Nah sekarang kalau dari 7 itu rasanya hampir bisa dapat dipastikan untuk dilanjutkan. Tetapi karena ada pengusulan tambahan (penerima HGBT). Nah pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya,” jelas Bahlil saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Dia membeberkan bahwa pemerintah telah “mengorbankan” potensi pendapatan negara hingga Rp 67 triliun selama 2021-2024 untuk program HGBT.
Bahlil menegaskan kelanjutan program harga gas “murah” untuk industri tersebut jangan sampai merugikan negara lebih besar lagi dengan tidak ada kompensasi peningkatan pendapatan dari hasil stimulus tersebut.
“HGBT selama 2021-2024 potensi pendapatan negara yang terkonversi menjadi HGBT itu sebesar Rp 67 triliun. Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT negara nggak dapat pendapatan,” bebernya.
Dengan begitu, Bahlil mengatakan, pihaknya harus menghitung ulang nilai keekonomian dari HGBT yang akan diberikan pada tujuh sektor industri saat ini, beserta usulan tambahan sektor industri baru.
Setidaknya, Bahlil menilai, seharusnya negara bisa mendapatkan pemasukan dari konversi menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari program HGBT di Indonesia yang direncanakan akan dilanjutkan untuk tahun 2025 ini.
“Jadi kita hitung betul, dia harus kita kasih (HGBT), tapi dia harus industri yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terus gas itu menjadi bahan baku. Terus dia harus mengkonversi ke PPN atau PPh. Ini yang kita lagi hitung ya,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana pernah menyebutkan bahwa ada usulan tambahan industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dari Kementerian Perdagangan untuk tahun 2025 ini.
Dadan menyebutkan, sejatinya ada 258 industri penerima harga gas murah dari pemerintah hingga tahun 2024. Dadan mengatakan, saat ini yang masih berlaku adalah 7 sektor penerima HGBT di Indonesia.
Pihaknya, masih menunggu rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk merumuskan perjanjian jual-beli gas sektor industri penerima HGBT. Seperti diketahui, HGBT ini ditetapkan US$ 6 per MMBTU.
“Ada yang usulannya itu ada dua jenis. Satu, yang sektor industrinya sama dengan yang sekarang yang existing, yang sudah berlaku, yang tujuh (sektor industri). Terus ada juga yang di luar itu. Nah, minggu lalu kan saya bilang untuk yang di luar itu perlu ada rapat yang dipimpin oleh Presiden. Nah ini kita belum memikirkan itu, tapi basisnya adalah bahwa gasnya sudah ada. Dia kan sudah punya perjanjian jual-beli gas sekarang,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (13/1/2025).
Walaupun masih menunggu arahan lebih lanjut, Dadan menyebutkan pihaknya tetap memperhitungkan kecukupan penerimaan negara dan kecukupan dari pasokan gas untuk sektor industri penerima HGBT yang akan berlaku tahun 2025 ini.
“Kan sudah ada (Perjanjian Jual Beli Gas), tapi nanti komposisi penerimaan negara dan komposisi penerimaan dari KKKS itu akan berubah. Begitu komposisi yang HGBT-nya misalkan naik. Kan totalnya itu menjadi berkurang,” tambahnya.
Pihaknya saat ini tengah memperhitungkan keekonomian dari industri yang sudah menerima HGBT pada tahun 2024 lalu. Jika ada evaluasi penerima HGBT di Indonesia, maka pihaknya juga akan memperhitungkan keekonomian dari keputusan yang akan datang.
“Itu yang menjadi tahap kedua kalau bagi ESDM untuk yang baru. Untuk yang baru ini masih kita pelajari. Yang sedang saya proses itu untuk yang existing. Existing kan lebih jelas, sudah ada basis harga dari yang kemarin. Lebih cepat lah hitung-hitungnya. Tapi kita juga lagi mengerjakan juga,” paparnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sebanyak 10 juta orang dari segmen kelas atas atau tier 1, saat ini memiliki daya beli yang besar, namun lebih memilih belanja di luar negeri. Menurut Airlangga, ini adalah salah satu tantangan ekonomi yang melanda Indonesia.
“Persoalan kita cuma satu, yaitu tier 1, sekitar 10 juta orang yang belanjanya tidak di Indonesia. Padahal, daya beli mereka sangat besar,” kata Airlangga di BNI Investor Daily Round Table di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Ia memandang segmen tier 1 itu lebih sensitif terhadap ketersediaan produk dan layanan di pasar domestik. Padahal, kalangan atas ini memiliki potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dan dapat secara signifikan mendorong konsumsi nasional.
“Mereka adalah kelompok yang sebenarnya bisa memperkuat ekonomi domestik, tetapi lebih banyak belanja di luar negeri. Ini tantangan yang harus kita jawab,” ujar Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, Airlangga mengatakan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan dengan pertumbuhan 4,95% secara tahunan (yoy) pada triwulan III-2024. Airlangga mengatakan angka itu lebih tinggi dari Thailand dan Korea Selatan.
Sementara itu, beberapa indikator sektor riil seperti PMI Manufaktur berada di posisi ekspansif 51,2. Ini ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, optimisme konsumen, dan pertumbuhan positif Indeks Penjualan Riil.
“Dengan neraca perdagangan yang masih positif dan indikator ekonomi lainnya yang relatif stabil, kita dapat menjaga momentum pertumbuhan meski dinamika global memberikan tantangan,” katanya.
Meskipun begitu, Airlangga mengakui bahwa Indonesia tidak terbebas dari tantangan ekonomi global.
“Tentu, kita tidak kebal terhadap tantangan ke depan. Namun, dengan situasi yang ada sekarang, pemerintah berhati-hati, dan oleh karena itu berbagai kebijakan dilakukan untuk meningkatkan daya tahan perekonomian serta menjaga stabilitas nilai tukar,” ujar Airlangga.
